Satu Tahun Kepemimpinan Gusmal dan Yulfadri Nurdin Membangun Kabupaten Solok Dengan Nuansa Islami

Satu Tahun Kepemimpinan Gusmal dan Yulfadri Nurdin Membangun Kabupaten Solok Dengan Nuansa Islami

Politik Unknown   03:33

Satu Tahun Kepemimpinan Gusmal dan Yulfadri Nurdin

Membangun Kabupaten Solok Dengan Nuansa Islami

           

           TANGGAL 17 Februari 2017 ini, genap satu Tahun Bupati Solok, H. Gusmal dan Wakil Bupati Yulfadri Nurdin dilantik menjadi Bupati Solok terpilih. Pelantikan Bupati Gusmal dan Wakil Bupati Solok, dilakukan oleh Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, tepat pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 setahun silam di Kantor Gubernur Sumbar.

            Banyak harapan yang disandarkan masyarakat Kabupaten bumi penghasil bareh tanamo ini ditumpangkan kepada Bupati pilihan rakyat itu untuk membawa Kabupaten Solok menjadi Kabupaten terbaik dari yang baik. Selain itu, dengan mengusung Empat Pilar Pembangunan dari yang sebelumnya Tiga Pilar, diharapkan masyarakat Kabupaten Solok akan hidup sejahtera dalam kemakmuran. Empat Pilar yang diusung Bupati Solok, diantaranya adalah  Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi Kerakyatan dan Pilar Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih  serta tentunya berdasarkan Adab Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Untuk mencapai Program Empat Pilar ini agar tidak muluk-muluk, Bupati bersama Wakil Bupati sudah menunjuk memilih atau menempatkan OPD/SKPD  sesuai keahliannya pada Rabu 28 Desember 2016 dengan melantik  sebanyak 19 orang pe­jabat struktural eselon IIB dilantik oleh Bupati Solok Gusmal untuk mengisi for­masi pada struktur organisasi di Pemerintahan Daerah

        Bupati tentu berharap Kepala SKPD, untuk mencapai cita-cita sesuia visi dan misi yang diusung, Kepala OPD ini harus mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Bupati, kalau tidak hasilnya juga akan nihil, sebab mereka bekerja bukan untuk masyarakat, tetapi Asal Bapak senang alias ABS saja. “Kita tidak bisa bekerja sendirian kalau tidak didukung oleh SKPD, DPRD, masyarakat dan juga pihak swasta. SKPD yang ditunjuk harus bergerak cepat dan membuktikan kemampuan terbaiknya setelah ditunjuk, bukan untuk gaya-gayaan,” jelas H. Gusmal.

            Dalam sebuah perbincangan dengan Bupati Gusmal beberapa waktu lalu, ada keinginan besar terlihar dari sorot mata orang nomor satu di Kabupaten Solok ini. “Saya ingin masyarakat Solok sejahtera dan beritaqwa serta bagaimana Kabupaten Solok yang indah ini kembali menjadi daerah tujuan study banding bagi daerah lain, seperti yang terjadi sepuluh tahun lalu,” jelas H. Gusmal.

            Dari segi leadership, Bupati Gusmal sudah tidak usah diragukan. Secara birokrasi, Bupati Gusmal adalah orang yang berangkat dari bawah dan dimulai dari staf. Sementara Wakil Bupati Solok adalah seorang politikus yang sukses duduk dibangku DPRD Kabupaten Solok dua kali dan satu kali di DPRD Sumbar. Perpaduan ini tentunya diharapkan akan menjadi kekuatan atau benteng utama di dalam menjalankan roda pemerintahan dengan segala dinamikanya. Dari poin Empat pilar tadi, Bupati tampaknya akan lebih fokus ke masalah pendidikan dan tentunya pendidikan yang berkarakter, sebab dengan belajar manusia akan pintar dan kalau manusia kurang pendidikan, mereka akan terus merasa hebat. Orang yang terus belajar, mereka akan merasa semakin sedikitlah yang baru dia ketahui. “Dengan pendidikan, kualitas manusia yang dihasilkan pasti akan jauh lebih baik, termasuk SDM, etika, pola pikir atau cara bertindak, jelas akan terlihat yang kedepannya mereka bisa diharapkan membangun,” terang H. Gusmal. Pendidikan bukan hanya sekedar pendidikan, tetapi juga harus sesuai ABS-SBK tadi. Bahkan Bupati menginginkan, selain maysarakatnya sejahtera, juga berharap masyarakat Kabupaten Solok menjadi masyarakat yang berpedoman kepada Al Qur’an. Untuk itu, pada tanggal 30 Desember 2016 lalu, Bupati sudah melaunching program Maghrib Mengaji dan Subuh Berjamaah, bertempat di Masjid Agusng Islamic Center Koto Baru, kecamatan Kubung, Kabupaten Solok.

            Berbagai problema muncul saat pengangkatan para pejabat eselon II, III dan eselon IV. Ada yang pusa dan ada yang kecewa. Tetapi menurut Bupati, jumlah pegawai saja lebih dari 8000 orang, sementara jumlah jabatan yang ada hanya sekitar 500-san. “Tentu tidak mungkin semuan kita angkat, tapi ini malah menjadi permasalahan juga,” tambah putra asli nagari Guguk itu.

            Di awal kepemimpinan duet Gusmal-Yilfadri Nurdin,  hal yang pertama dilakukannya adalah menyusun RPJMD sesuai dengan target yang ditetapkan undang-undang No 32 dan bersama-sama dengan DPRD selama 3 bulan. Dengan dasar dan komitmen serta kepercayaan yang diberikan dari masyarakat Kabupaten Solok, hal ini dapat kami lakukan bersama-sama.     Usia satu tahun, tentu belum bisa kita nilai tingkat keberhasilan kepemimpinan sang Kepala Daerah dengan sempurna. Namun berbagai prestasi juga sempat diraih Kepala Daerah Solok ini, meski dimasa transisi pemerintahan. Prestasi itu antara lain Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE,MM, menerima penghargaan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dari Presiden RI, Joko Widodo, pada Minggu, tanggal 26 Juni 2016. Penghargaan itu diserahkan, dalam pada puncak peringatan Hari Anti Narkoba (HANI) Tahun 2016, bertempat di Lapangan Parkir Jalan Cengkeh, Pinangsia Taman Sari, Jakarta. Bahkan Bupati Solok, menjadi satu-satunya Kepala Daerah di Indonesia yang menerima penghargaan P4GN baik Bupati, Walikota atau Gubernur.

           Kemudian Bupati Solok juga dinilai sebagai Kepala Daerah peduli dan mendorong kemajuan ekonomi, sosial kemasyarakatan dengan pola pembangunan berkelanjutan, organisasi dunia dibawah naungan PBB, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), mengapresiasi sekaligus memberikan penghargaan pada Bupati Solok, H. Gusmal. Penghargaan bertuliskan "Certificate Of Appreciation Mr Gusmal" yang ditanda tangani Direktur Kepala UNESCO Perwakilan Jakarta, Mr Shahbaz Khan itu, diserahkan perwakilan UNESCO, Dr Irakli Khodeli kepada Bupati Solok, Gusmal didampingi Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin di Conventions Hall, Alahanpanjang, Rabu Tanggal 1 Februari 2017 lalu. Selain itu, Kabupaten Solok dibawah kepemimpinan Gusmal-Yulfadri Nurdin, juga sukses meraih piala Wahana Tata Nugraha atau penghargaan terhadap tertib lalu lintas kategori kota kecil, yang diserahkan oleh Menteri Perhubungan RI kepada Bupati Solok, bertempat di Ballroom Hotel Marlynn Park, Jakarta, Selasa (31/1). Hadir pada acara penyerahan piala WTN itu antara lain, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Solok, Dedi Permana, Kapolres Arosuka, AKBP. Reh Ngenana, SH, M.Si, Kabag Humas Kabupaten Solok, Devi Pribadi, S.Sos dan OPD terkait lainnya. Dan masih banyak penghargaan lainnya. Selain itu, Bupati juga terus berkoordinasi dengan pihak Polres Arosuka, Polresta Solok, Kejari, Kodim 0309 Solok, serta unsur vertikal lainnya dalam memajukan Kabupaten Solok. Sementara sektor pariwisata, kesehatan, pertanian, infrastruktur dan pendidikan, mungkin akan menjadi perhatian khusus bagi Bupati Solok untuk membangun bumi penghasil bareh tanamo itu kedepannya.

            Bupati Gusmal menginginkan Kabupaten Solok, masyarakatnya memakmurkan masjid serta menggalakan Maghrib Mengaji dan Subuh Berjamaah serta di setiap kecamatan, ada sebuah sekolah berbasis pesantren setingkat SMP dengan didanai APBD. Hal itu ditandai dengan di launchingngya Program Sekolah SMP Berbasis Pesantren pada Rabu tanggal 15 Februari 2017 bertempat di Taman Hutan Kota Terpadu (THKT) Arosuka oleh Bupati Solok, dengan disaksikan oleh Ketua LKKS Prov Sumbar, Hj. Nevi Zu’airina Irwan Prayitno, Ketua LKKA Kab Solok, Ny. Desnadevi Gusmal,SH, Sekda Kabupaten Solok, Edisar, SH, M.Hum, Ketua Baznas Prov Sumbar, Prof. Syamsul Bahari Khatib, Dirut PT Semen Padang,  Ir.Benni Wendry,MM, Kapolres Arosuka, AKBP Reh Ngenana SH, M.Si, Dandim 0309 Solok, Letkol. Irwan H, Kajari Solok, Aldiyansah, Anggota DPRD Provinsi Sumbar, M Algazali, Kepala Barenlitbang Kab Solok, H. Dusral, SE, MM, Kepala Dinas Pendidikan Kab Solok, Drs. Syahrul Efendi, MM, Kakanwil Kementrian Agama Prov Sumbar, diwakili oleh, Kabid Pakis Drs. H. Kardinal N, MM, Unsur FORKOPIMDA Kabupaten Solok, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD dan Kepala Bagian Dilingkup Daerah Kabupaten  Solok, para Camat dan walinagari se-Kabupaten Solok serta seluruh undangan yang hadir. Kita tentu berharap duet Bupati Gusmal dan Yulfadri Nurdin didukung oleh tim OPD yang kuat dan punya inovatif dalam membangun. Semoga! (wandy)***

Ketua DPRD Gelar Silaturrahmi Dengan Awak Media

Ketua DPRD Gelar Silaturrahmi Dengan Awak Media

Politik Solok News   23:56

Ketua DPRD Gelar Silaturrahmi Dengan Media

SOLOK, SN

            Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, mengawali hari kerja pertama pada tahun baru 2017,  Selasa (3/1), menggelar silaturrahmi dengan organisasi wartawan yang ada di Kabupaten Solok, seperti Ketua PWI Kabupaten Solok, Rusmel Dt Sati, Ketua Solidaritas Wartawan Independen Solok (SWIS), Riswan Jaya dan Sekretaris SWIS, Wandy.

            “Saya sengaja mengundang rekan-rekan pengurus organisasi ini, agar kedepannya hubungan antara media dan lembaga DPRD semakin membaik. Selama ini mungkin masih ada kelemahan kita di DPRD. Jadi sebagai orang yang sering terjun ke masyarakat, rekan-rekan media akan lebih faham apa kekurangan dari kita sebagai Wakil masyarakat,” jelas H. Hardinalis Kobal. Politisi dari Partai Golkar ini, berharap agar kedepannya hubungan antara media dan lembaga DPRD yang sama-sama berperan sebagai kontrol sosial dan mengawasi jalannya roda pemerintahan, harus semakin diperkuat. “Pada tahun baru 2017 ini, mari kita sama-sama berkomitmen untuk mendukung program pemerintah yang Empat Pilar dan Maghrib Mengaji serta Subuh Berjamaah, agar Kabupaten Solok yang indah ini semakin maju,” jelas H. Hardinlais.

            Ketua PWI Kabupaten Solok, Rusmel memberi apresiasi kepada Ketua DPRD, dimana awal mulai kerja di tahun 2017, Ketua Legislatif Bumi Markisa ini mau berdiskusi dengan media. “Selama ini kami sebagai media, jarang dilibatkan di DPRD, bahkan kami tidak pernah diajak berdiskusi. Padahal kita sama-sama melakukan pengawasan terhadap kerja pemerintah,” tutur Rusmel, yang diamini oleh Ketua SWIS, Riswan Jaya. Baik SWIS mapun PWI, akan terus melakukan pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan dan juga lembaga DPRD Kabupaten Solok (wandy)

Bupati Lantik Pejabat Eselon IIb Malam Hari

Bupati Lantik Pejabat Eselon IIb Malam Hari

Politik Solok News   04:46

Bupati Lantik Pejabat Eselon IIb Malam Hari

SOLOK, SN

            Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE, MM, melantik para pejabat eselon Iib atau setingkat Kepala SKPD di lingkungan struktural Pemerintahan Kabupaten Solok, Rabu malam (28/12). Acara pelantikan eselon IIb dilangsungkan di Gues House Arosuka, dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, SH, Kemenag Kabupaten Solok, H. Kardinal, Plt Sekda Kabupaten Solok, Edisa,  Ketua TP PKK Kab.Solok, Ny.Hj. Desnadevi Gusmal, SH, Ketua GOW Kabupaten Solok, Ny. Dahliar Yulfadri Nurdin, para camat dan walinagari serta para tamu undangan lainnya.

           Dalam sambutannya,  Bupati Solok,  H. Gusmal menyampaikan bahwa pelantikan pejabat eselon Iib adalah untuk memperkuat roda pemerintahan dan hal itu biasa dilakukan oleh pemerintah di daerah. “Soal mutasi, rotasi dan promosi adalah hal biasa. Untuk itu, kepada SKPD atau Esselon II yang akan dilantik, marilah kita sama-sama melakukan tugas masing-masing sesuai dengan jabatan yang telah diberikan,” jelas H. Gusmal. Bupati berharap agar kepala SKPD yang dilantik, bekerja, ,kerja dan kerja  dan kalau bisa HP jangan sampai mematikan HP dalam 24 jam. Selain itu, kepala SKPD yang dilantik harus paham dan hafal dengan 4 pilar pembangunan sesuai dengan visi atau program pemerintah daerah Kab.Solok, bukan hanya paham dan hafal tapi tau peran masing-masing sesuai dengan apa yang telah di tentukan. “Kepada Eselon II yang dilantik, akan dilakukan evaluasi dalam 6 bulan ini, kalau kinerja 6  bulan kedepan rendah atau tak memuaskan kepada yang telah dilantik sekarang siap di copot kembali jabatannya atau segera diganti dengan yang baru  karena harus mampu menjalankan tugasnya masing-masing,” tegas H. Gusmal. Tuntutan yang begitu besar kepada yang akan dilantik (Eselon II) marilah kita bekerja sama untuk membangun Kabupaten Solok yang kita cintai ini.

         Berikut Struktural Eselon II Byang dilantik Rabu malam:

1.      Drs. Aliber Mulyadi – Jabatan Lama : Fungsional Umum pada Sekretariat DPRD Jabatan Baru :  (pj) Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik

2.      Ferisnovel, SIP. M. Si – Jabatan Lama : Camat Lembah Gumanti  Jabatan Baru : Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan

3.      Hermantias. N, SH – Jabatan Lama : Kabag Perekonomian Jabatan Baru :  Inspektur Daerah

4.      Syafrizal. SJ, SE –  Jabatan Lama : Sekretaris Inspectorat daerah Kab.Solok. Jabatan Baru :  Asisten Administrasi dan Umum

5.      Drs. Suharmen. MM – Jabatan Lama : Kabag Kesra Jabatan Baru :  Assiten Kebang Kesra

6.      H. Dusral, SE. MM –  Jabatan Lama : Kadis Pariwisata Kota Solok Jabatan Baru :  Kepala Bappeda

7.      H. Editiawarman,S.Sos, M.Si – Jabatan Lama : Sekretaris Dishubkominfo Jabatan Baru : Kadis BKD

8.      Drs. Dasril,MM – Jabatan Lama : Kasi Perencanaan dan Keuangan BPBD Jabatan Baru :  Kepala Pelaksana BPBD

9.      Drs. Raflis – Jabatan Lama : Kasat POL PP - Jabatan Baru :  Kadis Sosnakertrans

10.  Effia Vivi Fortuna. AD, ST, MT – Jabatan Lama : Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok  - Jabatan Baru : (pj)  Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Solok 

11.  Muhammad Djoni, SSTP, M.Si – Jabatan Lama : Sekretaris DPPKA Jabatan Baru : (pj)  Kadis DPPKA

12.  Drs. Syahrul Effendi, MM – Jabatan Lama : Staf di bagian BKD Jabatan Baru :  Kadis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

13.  Medison, S.Sos. M.Si – Jabatan Lama : Sekretaris BPM Jabatan Baru :  Kepala BPM

14.  Zulfahmi, SH, MM – Jabatan Lama : Sekretaris BKBPP Jabatan Baru :  Kepala BKBPP

15.  Yandra, SE. M.Si – Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jabatan Baru : (pj) Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

16.  Ir. H. Admaizon – Jabatan Lama : Kabid pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Jabatan Baru :  (pj) Kepala Dinas Pertanian

17.  Drh. Kenedy Hamzah – Jabatan Lama : Sekretaris Dinas Peternakan dan Perikanan Jabatan Baru :  Kadis Pertenakan

18.  Dr. Sri Efianti Jabatan Lama :  Sekrestaris Kesehatan -  Jabatan Baru :  (pj)  Kadis Kesehatan

19.  Nasripul Romika, S.Sos – Jabatan Lama : Sekretaris Koperindag dan UMKM Kab.Solok - Jabatan Baru :  Kadis Koperindag (wandy)

Kalau Jadi Pejabat Publik Jangan Alergi Dikritik

Kalau Jadi Pejabat Publik Jangan Alergi Dikritik

Politik Solok News   10:59

SOLOK, KP

            Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin menyebutkan bahwa sebagai pelayan masyarakat baik Pemerintah Daerah maupun wakil rakyat atau anggota DPRD, seharusnya tidak alergi dikritik media dan tidak menganggap media sebagai musuh.

            “Orang besar itu adalah orang yang mau dikritik, karena dengan adanya kritikan kepada kita pribadi atau lembaga, maka kita akan tau dimana letak kekurangan kita. Orang yang tidak mau dikritik adalah orang sombong dan merasa diri paling benar,” tutur Yondri Samin, Selasa (26/12). Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan ini juga menyebutkan bahwa kritikan yang dialamatkan kepejabat publik atau anggota dewan oleh media, tentulah ada alasannya. “Kalau ingin besar dan kuat, berterimakasihlah kepada orang yang mau mengkritik kita. Sebab kita tidak akan tau kekurangan kita tanpa ada yang memberi tau termasuk masukan dan kritikan dari media masa,” sambung Yondri Samin, ketika diminta komentarnya masalah masih adanya anggota DPRD dan pejabat publik di Kabupaten Solok yang masih alergi menerima kritikan dan terkadang malah memusuhi media yang mengkritik.

            “Jujur saja, media menjalankan fungsinya dan anggota dewan juga harus mau menjalankan kewajibannya dengan baik. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Jadi kalau mau jadi pejabat atau anggota dewan, marilah kita legowo menerima kritikan dan tidak menilai media sebagai musuh,” pungkas Yondri Samin

            Sementara Ketua LSM Perak, Yemrizon Dt Penghulu Nan Sati, juga sependapat dengan Yondri Samin. “Orang besar itu lahir dari kesalahan yang pernah dilakukan, namun tidak melakukan kesalahan yang sama pada masa berikutnya. Kalau ada media yang mengkritik wakil rakyat adat kinerja kepala daerah, itu adalah tanda mereka perhatian kepada daerahnya. Bukan lalu dianggap musuh,” tutur Yemrizon  (wandy)

Bupati Tegaskan Bahwa Mutasi Eselon II Akhir Desemeber 2016 Ini

Bupati Tegaskan Bahwa Mutasi Eselon II Akhir Desemeber 2016 Ini

Politik Solok News   00:03

Bupati Solok, H. Gusmal saat bersilaturrahmi dengan para wartawan di sebuah rumah makan sederhana di Lubuk Selasih dan  menegaskan bahwa Mutasi untuk eselon IIb akan dgelar dalam waktu dekat ini

Bupati Tegaskan Bahwa Mutasi Eselon II Akhir Desemeber 2016 Ini

SOLOK, SN

            Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE, MM, menyebutkan bahwa mutasi untuk eselon II atau setingkat Kepala Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Solok, akan digulirkan akhir Desember 2016 ini.

            “Saat ini kita masih menunggu nama-nama yang sudah disusun oleh Panitia Seleksi atau Pansel dan baru setelah itu kita umumkan untuk dilantik menjadi Kepala SKPD atau eselon II,” jelas Bupati Solok, H. Gusmal, Senin (19/12). Bupati menambahkan, penyunan dan pengangkatan Kepala SKPD harus melalui prosedur dan melalui seleksi sesuai aturan dari pusat.  Panitia Seleksi (pansel) jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok masih berlangsung. Sejak diumumkan pada pertengahan November 2016 lalu, hingga sekarang masih menunggu hasil pansel dalam memprosesnya. Dijelaskan Bupati, saat ini setidaknya ada  21 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b) yang akan diisi oleh pejabat yang masih melakukan seleksi. Nantinya panitia akan mengusulkan tiga nama untuk menjadi jabatan Kepala Dinas. “Kita tunggu dalam waktu secepatnya, sesudah itu baru kita lakukan mutasi definitif,” jelas H. Gusmal

          Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal, SE, MM, kepada para wartawan mengharapkan agar Panitia Pansel akan bekerja secara objektif, agar didapat hasil yang maksimal. “Pejabat terpilih nantinya diharapkan putra terbaik yang akan membangun Kabupaten Solok ke depannya,” jelas H. Hardinalis. Politisi dari Golkar ini juga berharap tahapan seleksi berlangsung secara objektif. Mulai dari seleksi administrasi, assessment tes, tes akademik, makalah, wawancara, hingga rekam jejak diharapkan bisa mendapatkan pejabat yang memiliki kapabilitas, mampu, dan profesional di bidangnya.
"Seleksi eselon II ini diharapkan bisa mengakhiri perbedaan pendapat tentang pilkada. Hingga hari ini masih ada terdengar suara masalah pendukung dan bukan pendukung. Mudah-mudahan hasil pansel yang objektif ini, bisa menjawab semua pertanyaan tersebut,” tegas H. Hardinalis.  Sampai saat ini, dewan tidak ada melakukan intervensi maupun menitipkan pejabat yang akan menduduki jabatan. Ia percaya bupati dan Wakil Bupati memiliki pilihan sendiri untuk membantunya membangun Kabupaten Solok hingga 2021 (wandy) 

DPRD Solok Hearing dan Dialog Interaktif Dengan S3 di Jakarta

DPRD Solok Hearing dan Dialog Interaktif Dengan S3 di Jakarta

Politik Unknown   02:31

DPRD Kabupaten Solok, hari Minggu (11/12) bertempat di sebuah hotel di Jakarta, menggelar hearing sekaligus melakukan dialog interaktif dengan para perantau S3, dalam rangka pembangunan Kabupaten Solok kedepannya.

DPRD Solok Hearing Dengan S3 di Jakarta

SOLOK, SN

            DPRD Kabupaten Solok, Minggu (11/12), menggelar hearing, silaturrahmi dan dialog interaktif pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan para perantau dari Solok Saiyo Sakato (S3), bertempat di sebuah hotel ternama di Jakarta.

          Seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok yang didpimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM dan dua Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin dan Septrismen. Sementara rombongan DPRD dari bumi markisa, diterima oleh Ketua S3 DKI, Marwan Paris beserta pengurus S3 lainnya seperti Ketua Presidium Dewan Pimpinan Solok Saiyo Sakato (DPP S3), Prof Asmaniar Z Idris dan dr. Lukman.

            Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal menyatakan bahwa dalam hearing tersebut dibahas perkembangan terkini dan apa yang akan dilakukan di Kabupaten Solok untuk kedepannya. “S3 mendukung apa yang akan kita bangun dan S3 akan selalu berusaha membantu mencarikan yang terbaik untuk Kabupaten Solok demi pembangunan dan perubahan di Kabupaten Solok, baik berupa moril atau materil,” jelas H. Hardinalis

          Menurut Ketua Presidium Dewan Pimpinan Solok Saiyo Sakato (DPP S3), Prof Asmaniar Z Idris, kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu bentuk kepedulian perantau Solok dalam merumuskan dan mensukseskan pembangunan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Solok. Kegiatan hearing tersebut, bukan kegiatan pertama kita, tapi telah banyak kegiatan lain yang telah dilaksanakan S3 sebelumnya. “Sebelumnya kita telah melaksanakan mubes adat bertema Aplikasi Manajemen Suku, yang menghasilkan rekomendasi kesepakatan bersama dengan Kepolisian Daerah, Sumatera Barat berkaitan dengan tindak pidana ringan,” jelas Prof Asmaniar Z Idris. S3 juga menerbitkan buku Manajemen Suku, yang berisikan pemahaman adat untuk mencerahkan pemahaman adat masyarakat sekaligus melestarikan nilai-nilai adat.
          “S3 juga secara rutin memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Solok. Sumbangan pemikiran itu berkaitan dengan kebutuhan pembangunan Solok, seperti infrasruktur jalan, air bersih, masalah agama, perekonomian, jembatan, pendidikan dan lainnya," katanya jelas Prof. Asmar (wandy)

Suhu Pilkada Payakumbuh Memanas Suwandel dan Fitrial Terancam Dipecat

Suhu Pilkada Payakumbuh Memanas Suwandel dan Fitrial Terancam Dipecat

Politik Unknown   08:01

Suhu Pilkada Kota Payakumbuh Memanas
Payakumbuh, SNC-

Suhu politik Pilkada Payakumbuh dipastikan bakal berlangsung panas. Pasalnya, salah satu pasang calon Walikota dan Wakil Walikota, Suwandel Muhktar dan Fitrial Bachri yang popular dengan jukukan W-Fi, diusung 6 partai besar yakni; Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai HanuraPDI-P, PAN dan Partai Nasdem, terancam bakal dicoret dalam bursa pasangan calon Walikota dan Walikota Payakumbuh yang akan berlaga 15 Februari 2017 mendatang.

Menurut informasi yang dikumpulkan Tim Investigasi Dekadepos.com, terancam dianulirnya pasangan calon nomor urut 3 ini dalam bursa calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh, disebabkan Fitrial Bachri sampai berita ini naik cetak, belum menyerahkan surat pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Gubernur Sumbar kepada pihak Komisi Pemilih Umum (KPU) Kota Payakumbuh.

“ Benar, bila sampai batas waktu yang telah ditetapkan tanggal 23 Desember 2016 pukul 00.00 Wib, Fitrial Bachri, tidak juga menyerahkan surat pemberhentiannya sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh yang diterbitkan pejabat berwenang, dalam hal ini Gubernur Sumbar, maka yang bersangkutan tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon Wakil Walikota,” ungkap Komisioner M.Khadafi.

Menurut M.Khadafi, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam PKPU Nomor 9 tahun 2016 pada pasal 68 ayat I berbunyi; bagi calon Walikota atau Wakil Walikota yang berstatus sebagai anggota DPRD, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan keputusan dari pejabat berwenang tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD, paling lambat 60 hari setelah ditetapkan menjadi calon Walikota atau Wakil Walikota.

“ Terkait keberadaan Fitrial Bachri yang telah ditetapkan sebagai calon Wakil Walikota berpasangan dengan Suwandel Muhktar sebagai calon Walikota pada tangal 24 Oktober 2016 lalu, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan surat keputusan tentang pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD yang diterbitkan pejabat berwenang, dalam hal ini Gubernur Sumbar,” tegas M. Khadafi.

Lantas yang menjadi pertanyaan besar masyarakat, jika benar sampai batas waktu yang telah ditentukan tanggal 23 Desember 2016 Fitrial Bachri tidak dapat menyerahkan surat pemberhentian dirinya sebagai anggota DPRD Kota Payakumbuh dari Gubernur Sumbar, bagaimana nasib Suwandel Muhktar yang telah ditetapkan sebagai calon Walikota berpasangan dengan Fitrial Bachri?. Kita Tunggu keputusan KPU Payakumbuh.(TIM/Dekade Pos)

Pendidikan Berkarakter Harus Berdasarkan ABS-SBK

Pendidikan Berkarakter Harus Berdasarkan ABS-SBK

Politik Unknown   21:57

 

Pendidikan Berkarakter Harus Dipadukan Dengan  Pendidikan Agama

SOLOK, KRM-

           Bupati Solok, Drs Gusmal Dt Rajo Lelo mengtakan, dunia pendidikan berkarakter yang diterapkan di Kabupaten Solok, harus dipadukan dengan konsep pendidikan karakter nasional serta adat sitiadat dan berpedoman kepada ajaran Agama Islam.

“Kita sangat prihatin dengan kondisi pendidikan anak-anak kemenakan kita akhir-akhir ini. Selain sudah banyak moral yang sudah bobrok, terjadinya kenakalan remaja karena di sekolah-sekolah tidak lagi diajarkan pendidikan moral pancasila yang lebih mendetail seperti zaman dulu. Selain itu, pendidikan agama juga tidak lagi menjadi acuan dasar, sehingga bekal untuk anak-anak dalam menjalani kehidupan semakin tipis dan mereka rapuh terhadap godaan,” tutur Gusmal Dt Rajo Lelo, kemaren
          Gagasan Gusmal yang mengaitkan konsep Dinas Pendidikan  dengan filosofi Adat Basandi Syara’, Syarak Basandi Kitabullah  atau ABS-SBK, mungkin akan lebih tepat diterapkan. Filosofi ABS-SBK jika diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari bisa terwujud, karakter generasi yang berperangai sopan dan rancak.
           Berkaitan  dengan itu, saat ini diupayakan pula penguatan-penguatan peran Tungku Tigo Sajarangan (TTS), sehingga pendidikan karakter berbasis ABS-SBK akan komplementer dengan semakin melembaganya peran TTS di Minangkabau.
Selama ini acara Musyawarah-musyawarah TTS (MTTS) di samping membicarakan isu-isu aktual di nagari juga perlu membahas kondisi-kondisi terkini berkenaan dengan kurenah anak kemenakan, sekaligus upaya-upaya nyata dalam rangka menggiring generasi muda Minangkabau untuk berperilaku sesuai ABS-SBK.
             Harapan Gusmal yang menegaskan peran agama dan adat sebagai basis pendidikan karakter perlu ditindaklanjuti. Jika saat ini sudah selesai disusun modul pendidikan karakter oleh Dinas Pendidikan Sumbar, bahkan diujicobakan mulai 2012, belum terlambat seandainya perlu ditalaah, sehingga ABS-SBK tidak hanya sebagai maskot belaka, tetapi memperoleh wadah untuk penerapannya di seluruh Sumatera Barat. “Kita berharap agar konsep pendidikan yang diterapkan di sekolah-sekolah, harus mengedepanan ABS-SBK atau Agama, sehingga benar-benar bisa melahirkan anak didik yang mempunyai karakter,” harap Gusmal. Untuk mencapai pendidikan berkarakter yang berpedoman kepada ABS-SBK, setidaknya dibutuhkan kerjasama semua elemen, baik dari orang tua, guru, mamak dan juga kaum cadiak pandai.

              Ketua DPRD Kabupaten Solok, Hardinalis Kobal, SE, MM, mengharapkan bahwa keinginan pemerintah Kabupaten Solok untuk menerapkan pendidikan berkarakter, haruslah dimulai sejak usia dini atau sekolah PAUD. Tetapi pendidikan berkarakter yang diterapkan sama anak didik, harus dimulai dari rumah, lingkungan dan juga tempat anak-anak menimpa ilmu agama. “Membentuk akhlak anak memang gampang-gampang susah, tergantung kepada kemauan kita. Tetapi kalau kita tidak berupaya merubahnya, akan jadi apa generasi kita mendatang. Kalau jadi pemimpin mentalnya juga akan bobrok. Jadi kalau mau pendidikan yang berkarakter, harus dimulai dari usia PAUD” tutur Hardinalis Kobal (wandy)

Sri Bintang Pamungkas Ditahan

Sri Bintang Pamungkas Ditahan

Politik Unknown   10:43

Sri Bintang Pamungkas Ditahan

JAKARTA, KRM– Kepolisian menahan tiga dari sepuluh tokoh yang ditangkap kemarin karena diduga hendak melakukan makar.

Tiga orang yang ditahan sejak pukul 22.00 WIB kemarin adalah Jamran, Rizal Kobar, dan Sri Bintang Pamungkas.

“‎Ada tiga orang ditahan dari sepuluh orang itu. Tiga orang ini saya bisa sampaikan namanya J, R, dan SBP. Kami mulai penahanan kemarin pukul 22.00 WIB. Dalam 20 hari ke depan kami tahan,” kata Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Pol Martinus Sitompul dalam diskusi ‘Dikejar Makar’ di Cikini, Jakarta, Sabtu (3/12).

Dari tiga orang yang ditahan, Martinus menyatakan, Jamran dan Rizal Kobar diduga melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan, Sri Bintang Pamungkas dijerat dengan tuduhan makar.

“Satu orang (Sri Bintang Pamungkas) melakukan penghasutan atau yang kita kenal makar,” ucap Martinus.

Meski begitu, Martinus belum bisa menyampaikan barang bukti dalam kasus itu.

“Barang bukti nanti kami sampaikan karena informasi baru tadi pagi penyidik menyelesaikan,” ungkap Martinus.

Sementara Musisi Ahmad Dhani, dilepas meskipun telah menjadi tersangka penghinaan terhadap penguasa.

Penyidik Polda Metro Jaya melepaskan Dhani setelah menjalani pemeriksaan 1 x 24 jam di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

“Yang bersangkutan tidak dilakukan penahanan,” tegas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Sabtu (3/12).

Meski demikian bukan berarti pentolan Band Dewa itu lepas dari jeratan hukum. Boy menegaskan, Dhani sudah disangka melanggar pasal 207 KUHP.

Adapun pasal 207 KUHP berbunyi, barang siapa dengan sengaja di muka umum menghina suatu penguasa atau badan hukum akan diancam pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan.

“Tersangka yang telah dinyatakan melanggar pasal 207 KUHP,” kata Boy.

Menurut dia, untuk menjerat Dhani penyidik sudah mengumpulkan banyak alat bukti, termasuk keterangan ahli, serta saksi dari unsur masyarakat.

Seperti diketahui, Dhani merupakan satu dari 11 tokoh yang ditangkap Polda Metro Jaya, Jumat (2/12).

Dia ditangkap di Hotel Sari Pan Pacific, Jakarta Pusat tanpa perlawanan.  (Jpnn/fajar)

Hendri Dunant Dukung Habis Program Bupati Solok

Hendri Dunant Dukung Habis Program Bupati Solok

Salingka Nagari Unknown   22:32

Hendri Dunant Dukung Habis Program Bupati Solok

SOLOK, KRM-

            Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Solok, Hendri Dunant, S. SoS, menyebutkan bahwa pihaknya mendukung penuh program Bupati Solok yang Empat Pilar, terutama masalah kemajuan dunia pendidikan dan pemerintahan yang baik dan bersih.

            “Saya mempelajari bahwa program Bupati Solok untuk lima tahun kedepan sangat baik. Beliau akan fokus ke pendidikan, sebab pendidikan kunci sukses majunya sebuah daerah. Kalau orang atau masyarakatnya pinter, otomatis Kabupatennya akan maju dengan sendirinya,” jelas Hendri Dunant, Sabtu (3/12). Selain pendidikan, faktor kesehatan juga akan mendapat prioritas di Kabupaten Solok, sejalan dengan program pertanian dan pariwista. “Semua program beliau bagus, saat ini tinggal bagaimana SKPD mendukung program tersebut. Jadi saya sarankan, agar beliau hati-hati menempatkan Kepala Dinas dan itu harus mendukung program beliau agar tidak tinggal slogan saja,” jelas Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Solok itu.

            Selain Hendri Dunant, anggota DPRD Kabupaten Solok lainnya, Yetty Aswaty Garende dari Fraksi Golkar, juga mendukung Program Bupati Solok dengan Maghrib Mengaji dan subuh berjamaah. “Kalau hal ini bisa jalan, maka Kabupaten Solok juga akan menjadi Serambi Makkah di Sumbar. Sebab saat ini masyarakat kita sudah banyak yang tidak lagi suka meramaikan masjid dan membaca Al Qur’an. Jadi kalau imanya mengajarkan yang baik, maka makmumnya diharapkan bisa mendukung,” jelas Yetty Aswaty (wandy)

Mengembalikan Kepercayaan Rakyat Kepada Negara

Mengembalikan Kepercayaan Rakyat Kepada Negara

Politik Unknown   21:08

Oleh Risko Mardinto

MENGEMBALIKAN KEPERCAYAAN RAKYAT KEPADA NEGARA

         ADA dua nasehat orang bijak. Pertama, in crucial thing unity. Artinya, kita mesti bersatu jika menghadapi sesuatu yang penting, apalagi genting. Kemudian, yang kedua, there will always be a solution to any problem. Maknanya, setiap persoalan selalu ada solusinya. Ada jalan keluarnya. Kedua ungkapan ini relevan dengan situasi di negara kita saat ini.

Bangsa Indonesia kembali menghadapi ujian sejarah. Bukan hanya di Jakarta, tetapi juga terjadi di seluruh tanah air. Yang semula isunya cukup sederhana dan bisa dicarikan solusinya, baik secara hukum maupun non hukum, telah berkembang sedemikian rupa sehingga menjadi rumit. Gerakan massa yang mengusung tema  mencari keadilan mendapatkan simpati dan dukungan yang luas. Sementara itu, pemerintah memilih cara melakukan gerakan imbangan dengan tema besar menjaga kebhinnekaan dan NKRI. Sungguhpun niat pemerintah ini tentulah baik, langkah ini justru memunculkan permasalahan baru. Pernyataan penegak hukum bahwa negara akan menindak siapapun yang melakukan tindakan makar, yang disampaikan beberapa hari yang lalu sepertinya tak menyurutkan gerakan pencari keadilan tersebut, bahkan membuat ketegangan sosial semakin meningkat. Apa dengan demikian negara kita menuju ke keadaan krisis? tidak. Saat ini tidak akan ke sana. Dengan catatan, permasalahan yang ada sekarang ini segera diselesaikan secara cepat, tepat dan tuntas.

Dalam situasi seperti ini, secara moral kita semua wajib menjadi bagian dari solusi. Mengamati situasi yang berkembang saat ini, tak baik jika kita berdiam diri.

Kita tahu, bagaimana Jakarta dikepung oleh jutaan ummat muslim dari seluruh tanah air beberapa hari yang lalu, tepatnya Jum'at, 2 Desember 2016. Upaya ini adalah buntut dari aksi damai 4 November 2016 yang menuntut keadilan, hakimi dan adili Ahok yang diduga melakukan pensitaan agama islam. Ini memperburuk situasi sosial dan politik kita.

Memburuknya situasi sosial dan politik sebagaimana yang kita rasakan sekarang ini, sebenarnya preventable. Bisa dicegah. Cuma, barangkali penanganan masalah utamanya di waktu lalu kurang terbuka, kurang pasti dan kurang konklusif. Kebetulan sekali (unfortunately) kasus Gubernur Basuki ini berkaitan dengan isu agama yang sangat sensitif, yaitu berkenaan dengan kitab suci. Ketika akhirnya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjanjikan bahwa kasus Pak Ahok itu akan diselesaikan secara hukum, boleh dikata ucapan kedua pemimpin puncak  yang saya nilai tepat dan benar itu terlambat datangnya. Sama saja sebenarnya dengan penanganan kasus Pak Ahok yang dinilai too little and too late. Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah ada trust deficit. Karenanya,  saat ini prioritasnya adalah  mengembalikan  kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya.

Mengalirkan isu Pak Ahok ke wilayah SARA, kebhinnekaan dan NKRI, dengan segala dramatisasinya menurut penulis menjadi kontra produktif. Isu Pak Ahok sesungguhnya juga bukan permasalahan minoritas Versus mayoritas. Justru dalam kehidupan bangsa yang amat majemuk ini harus dijaga agar jangan sampai ada ketegangan dan konflik yang sifatnya horizontal. Ingat, dulu diperlukan waktu 5 tahun untuk mengatasi konflik komunal yang ada di Poso, Ambon dan Maluku Utara. Upaya membenturkan pihak-pihak yang berbeda agama dan etnis mesti segera dihentikan. Masyarakat bisa melihat bahwa dalam melakukan aksi-aksi protesnya para pengunjuk rasa tak mengangkat isu agama dan juga isu etnis. Karenanya, jangan justru dipanas-panasi, dimanipulasi dan dibawa ke arah medan konflik baru yang amat berbahaya itu. Mencegah terjadinya konflik horizontal baik di Jakarta maupun di wilayah yang lain juga merupakan prioritas.

Sementara itu, ada juga yang berusaha membawa kasus Pak Ahok ini ke dunia internasional dengan tema pelanggaran HAM. Dikhawatirkan hal begini justru membuat situasi di dalam negeri makin bergejolak. Di negeri ini banyak yang amat mengerti mana yang merupakan isu HAM dan mana yang bukan. Kita serahkan saja kepada penegak hukum di negeri sendiri. Biarlah para penegak hukum bekerja secara profesional, adil dan obyektif. Jangan ada pihak yang mengintervensi dan menekan-nekan. Biarlah hukum bicara ~ apakah Pak Ahok terbukti bersalah atau tidak. Begitu pemahaman saya terhadap rule of law.

Tetapi dalam perkembangannya, baik di Jakarta maupun di daerah, gerakan massa sepertinya kini mengarah ke Presiden Jokowi. Saya mengikuti berbagai spekulasi yang menurut saya menyeramkan. Apa itu? Muncul sejumlah skenario tentang penjatuhan Presiden Jokowi. Tak pelak pernyataan Kapolri tentang rencana makar menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Memang sekarang ini namanya fitnah, intrik, adu domba dan pembunuhan karakter luar biasa gencarnya. Termasuk ganasnya "kekuatan media sosial" yang bekerja bak mesin penghancur. Banyak orang menjadi korban, termasuk saya. Semua harus waspada. Jangan sampai kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak tampak. Jangan sampai ada maling teriak maling. Jangan sampai ada yang mancing di air keruh. Mari berwaspada, jangan sampai kita mau diadu-domba. Jangan kita berikan ruang media sosial yang sudah tidak civilized (tidak berkeadaban) hanya untuk menghancurkan peradaban di negeri ini. Banyak yang berpendapat bahwa mesin penghancur” itu tidak selalu bermotifkan ideologi, tapi uang (money power).

Sedih jika menyimak penggunaan bahasa yang amat kasar dan tak sedikitpun menyisakan tata krama dari kelompok Sosmed tertentu. Mereka bukan hanya merusak jiwa kita semua, lebih-lebih anak-anak dan remaja kita, tetapi sesungguhnya juga menghancurkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kelompok model ini pulalah yang membuat bangsa kita terpecah dan saling bermusuhan.

ISU MAKAR

Berbicara tentang makar, rakyat tentu tidak akan pernah setuju dengan upaya menurunkan Presiden di tengah jalan. Akan menjadi preseden yang buruk jika seorang Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat kemudian dengan mudahnya dijatuhkan oleh sekelompok orang yang amat berambisi dan haus kekuasaan melalui konspirasi politik. Kalau kita paham konstitusi, seorang Presiden hanya bisa diberhentikan jika melanggar pasal pemakzulan (impeachment article). Memang ada pula pengalaman di banyak negara seorang penguasa jatuh oleh sebuah revolusi sosial atau people's power. Contoh yang paling baru adalah kejatuhan sejumlah penguasa di Afrika Utara (Arab Spring). Tetapi, ingat sebenarnya people's power dan revolusi sosial itu tak bisa dibuat begitu saja. Seolah-seolah seorang elit politik bisa menciptakan revolusi dengan mudahnya.

Dulu ada "Gerakan Cabut Mandat SBY". Sebenarnya, hakikat gerakan itu juga sebuah kehendak untuk melakukan makar namun dihadapi dengan tenang dan tidak panik oleh presiden sekalipun presiden sendiri tahu gerakan cabut mandat itu. Presiden SBY berpenadangan bah gerakan itu hanyalah keinginan sejumlah elit, bukan rakyat. SBY tetap bekerja, dan terus bekerja. SBY tak berselingkuh dengan merusak nilai-nilai demokrasi dan rule of law, dan kemudian bertindak represif.

Tentu ada sebuah pesan moral. Bagi yang ingin menjadi Presiden atau Wakil Presiden, tempuhlah jalan yang benar dan halal. Ikuti etika dan aturan main demokrasi. Toh pada saatnya akan ada pemilihan Presiden. Sabar.  Jangan nggege mongso.

Kembali kepada situasi nasional saat ini, bagaimanapun permasalahan yang sudah menyentuh hubungan antara rakyat dengan penguasa (vertikal sifatnya), harus diselesaikan dengan baik. Penyelesaian yang dilakukan mestilah  damai, adil dan demokratis. Cegah jangan sampai ada kekerasan yang meluas. Cegah jangan sampai ada martir yang sengaja dijadikan pemicu terjadinya kerusuhan dan kekerasan yang lebih besar. Pemimpin dan pemerintah harus lebih mengutamakan soft power, bukannya hard power. Atau paling tidak paduan yang tepat dari keduanya, yang sering disebut dengan smart power. Persuasi harus lebih diutamakan dan dikedepankan, bukannya represi. Penindakan dari aparat keamanan haruslah menjadi pilihan terakhir, jika harus melindungi keamanan dan keselamatan banyak pihak, utamanya rakyat sendiri.

Dalam keadaan "krisis", semoga tidak terjadi, Presiden harus benar-benar pegang kendali. Jangan didelegasikan. Tutup rapat-rapat ruang dan peluang bagi siapapun yang ingin menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Namun, dalam era demokrasi seperti sekarang ini, Presiden tidak boleh menempatkan diri sebagai "penguasa absolut". Bangun hubungan yang baik dan sehat dengan parlemen serta lembaga-lembaga negara yang lain. Jangan hadapkan Presiden dengan rakyat. Jangan sampai Presiden berbuat salah. Ada motto yang berbunyi the president can do no wrong. Artinya, Presiden pantang berbuat salah atau tidak boleh salah. Para pembantu Presiden harus mengawal dan menyelamatkan Presidennya. Sekali lagi, semoga krisis ini tak terjadi.

Sekarang ini Presiden Jokowi dengan para pembantunya haruslah memusatkan pikiran, waktu dan tenaganya untuk menemukan solusi yang terbaik. Bangun dan dapatkan solusi terbaik itu dengan berbagai pihak. Langkah-langkah Presiden Jokowi untuk membangun komunikasi dengan para pemimpin agama, pemimpin sosial dan pemimpin politik perlu dilanjutkan. Jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi kualitas. Yang diajak untuk berpikir bersama oleh Pak Jokowi juga jangan hanya pihak-pihak yang nyata-nyata ada di "belakang" Presiden, tetapi seharusnya juga mencakup mereka yang dinilai berseberangan. Rangkullah rakyat, pemegang kedaulatan yang sejati, dengan penuh kasih sayang. Teduhkan hati mereka, jangan justru dibikin takut dan panas. Himbau mereka untuk tak perlu selalu menurunkan kekuatan massa jika hendak mencari keadilan, dengan jaminan pemerintah benar-benar menyelesaikan masalah yang ada secara serius. Cegah dan batasi para pembantu Presiden untuk membikin panggung politiknya sendiri-sendiri. Jadi lebih rumit nantinya. Ingat, in crucial thing unity....

Dalam situasi seperti ini, Marilah kita menahan diri untuk tidak bertindak salah dan melampaui batas, sehingga justru akan mengancam kedamaian, keamanan dan ketertiban sosial di negeri ini. Marilah kita jaga persaudaraan dan kerukunan kita, seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Memang adalah sebuah amanah jika rakyat menjadi gerakan moral yang menjunjung tinggi panji-panji kebenaran dan keadilan. Namun, hendaknya perjuangan suci itu dilaksanakan secara damai dan senantiasa berjalan di atas kebenaran Tuhan. 

Akhirnya, menutup tulisan ini, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan bahwa sebagai pemimpin, tidaklah ditabukan jika ingin melakukan introspeksi dan perbaikan-perbaikan. Mari kembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara (Penulis Risko Mardianto, adalah Mahasiswa UMMY Solok)

H. Hardinalis Kobal: APBD Harus Berpihak Kepada Rakyat

H. Hardinalis Kobal: APBD Harus Berpihak Kepada Rakyat

Salingka Nagari Unknown   21:20

Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinlais Kobal, SE, MM dan Wartawan Harian KORAN PADANG Wandy

Ketua DPRD Kabupaten Solok H. Hardinalis:

APBD Harus Berpihak Kepada Rakyat

SOLOK, KRM-

            Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM menekankan bahwa APBD Kabupaten Solok, harus berpihak kepada rakyat, karena tujuan dari aPBD adalah untuk mensejahterakan masyarakat.

            “Pembahasan RAPBD 2017 ini berjalan sangat alot karena kita ingin setiap SKPD benar-benar memahami penggunaan APBD dan itu harus berpihak kepada masyarakat dan tidak berbenturan dengan Undang-Undang,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinlasi Kobal, SE, MM, saat berbincang dengan KORAN PADANG, disela-sela pembahasan RAPBD Kabupaten Solok di Hotel Rocky Kota Padang, belum lama ini. Ditambahkan H. Hardinalis, pembahasan oleh Banggar dan TAPD terlihat cukup melelahkan. Bahkan pembahasan berlangsung hingga malam hari ‘’RAPBD Tahun 2017 dipastikan akan segera diketuk oleh DPRD Kabupaten Solok dan pemerintah daerah. Bahkan, hasil pembahasan akan ditetapkan pada rapat paripurna dalam waktu dekat, namun demikian, Hardinalis mempertanyakan bahwa sudahkah usulan SKPD dan OPD baru bahwa APBD 2017 pro rakyat?. Dia memandang bahwa kerja keras legislative dan eksekutif dalam pembahasan RAPBD 2017 akan membuahkan hasil gemilang demi kesejahteraan rakyatKbupaten Solok. Namun demikian, jangan setelah kerja keras Banggar dan TAPD justru akan dinodai oleh oknum-oknum tertentu dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Solok.

           “Sebagaimana dikethui bersama, proses pembahasan Raperda APBD merupakan tahapan akhir dari rangkaian kegiatan perencanaan tahunan yang meliputi akhir dari rangkaian kegiatan perencanaan tahunan yang meliputi penyusunan rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD) berisi program, pembahasan, kesepakatan dan penandatanganan KUA dan PPAS,” jelas H. Hardinalis. Selanjutnya pembahasan Raperda APBD dan persetujuan nota keuangan dan Perda APBD. Setiap tahun selalu ada peraturan baru dari pusat terkait pengelolaan anggaran khususnya di daerah.

           Ditambahkannya Hardinalis, DPRD akan terus melakukan upaya dalam rangka menciptakan Perda APBD Kabupaten Solok yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, harus dengan dukungan pemerintah. “Kita menyadari bahwa fokus APBD dalam beberapa tahun terakhir untuk program infrastruktur dan juga pendidikan. Hl ini tidak lain dalam rangka menciptakan daerah yang maju dan berkembang dengan dibarengi kemajuan sumber daya manusia," pungkas Politisi dari Golkar ini (wandy)

Lupakan Perbedaan Masa Pilkada Agar Tidak Terkotak-Kotak

Lupakan Perbedaan Masa Pilkada Agar Tidak Terkotak-Kotak

Politik Unknown   20:33

Lupakan Perbedaan Masa Pilkada Agar Tidak Terkotak-Kotak

SOLOK, KRM-

            Anggota DPRD Kabupaten Solok, Jon Firman Pandu, meminta agar seluruh masyarakat Kabupaten Solok, mengenyampingkan masalah perbedaan dan saling berangkulan untuk membangun Kabupaten Solok agar menjadi yang terbaik dari yang baik.

            “Kalau sampai hari gini kita masih saja membahas si Anu orang si anu dan partai anu, maka kapan kita akan membangun. Toh Pilkada sudah usai dan perbedaan pilihan dan dukungan adalah hal biasa dan tidak ada yang salah,” terang Jon Firman Pandu, kemaren. Dijelaskan Jon Pandu, akibab dari Pilkada langsung, masyarakat jelas jadi terkotak-kotak, sehingga meski Pilkada sudah lama berlalu, nuansa yang berkembang tetap masih seputar perbedaan. “Pada hal sebenarnya kalau kita maknai dan renungkan, hasil pemimpin yang terpilih dari Pilkada ini adalah sangat baik, karena siapapun yang menang adalah kemenangan masyarakat Kabupaten Solok juga,” sambung Jon Fandu.

            Sementara ketika disinggung mengenai ASN atau PNS yang saat ini seperti tidak bergairah, menurut Jon Pandu hal itu adalah karena kesalahan mereka sendiri. “Memberi dukungan waktu Pilkada adalah hak setiap orang, hanya saja khusus bagi PNS memang diatur oleh PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Displin PNS dan dilarang terjun ke politik praktis. Selain itu, Pemerintah melalui Kemenpam_RB juga sudah mengeluarkan surat edaran Nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 yang merupakan penegasan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. “Sebenarnya PNS baik yang jagoannya menang atau kalah atau waktu Pilkada, mereka sudah sama-sama melanggar aturan PP Nomor 53 tentang disiplin PNS. Tapi apakah hal itu akan kita ributkan juga?. Lalu kapan kita akan memulai pelaksanaan pembangunan. Semua kita serahkan kepada pemimpin terpilih,” terang Jon Pandu.

            Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Yondri Samin, SH, juga berharap agar seluruh masyarakat Kabupaten Solok bersama pemerintah dan DPRD, agar memperkuat kebersamaan dan melupakan perbedaan pada masa Pilkada lalu agar Kabupaten Solok bisa dibangun secara bersama-sama. “Lupakanlah dari partai mana kita berasal atau siapa yang kita dukung waktu Pilkada, sekarang saatnya kita kembali bersama-sama membangun Kabupaten Solok,” ajak Yondri Samin (wandy)

Golkar Pecat Ketua DPRD Sijunjung

Golkar Pecat Ketua DPRD Sijunjung

Politik Unknown   20:45

 Golkar Pecat Ketua DPRD Sijunjung

SOLOK, KRM-

          Partai Golongan Karya (Golkar) akhirnya memberikan sanksi tegas pada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sijunjung Mukhlis Rasyid. Kader partai berlambang beringin itu resmi dipecat dari partai lantaran tertangkap basah berbuat mesum dengan istri sopir berinisial Dl (42) beberapa waktu lalu.

        Menurut anggota Mahkamah Partai Golkar, Adies Kadir, Mukhlis Rasyid secara otomatis dipecat dengan tidak hormat akibat perbuatannya yang melakukan asusila tersebut. "Kalau yang begitu, sudah otomatis dipecat dengan tidak hormat, dan pengurus Golkar di Sumatera Barat sudah melakukan rapat membahas perilaku tidak terpuji oleh Muhklis dan tidak ada keraguan dalam memecatnya. Rapat sudah clear," ucap Adies. Partai Golkar tutur Adies, telah menetapkan azaz PLDT atau Prestasi, Loyalitas, Dedikasi, dan Tak tercela bagi para kadernya. Mukhlis dianggap sudah melanggar syarat tersebut. "Dia sudah melanggar etika, bikin malu partai, dan bikin malau daerahnya sendiri," tegas Adies. Sebelumnya diketahui, Ketua DPRD aktif Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat itu, digrebek warga Muaro Gambok daerah setempat saat berada dirumah sopir DPRD yang merupakan suami Del selingkuhan Muhklis. 

        Saat digerebek, Mukhlis ditemukan di dalam kamar dan tertangkap dalam keadaan bugil bersama Del. Kuat dugaan keduanya telah melakukan perbuatan mesum.(sumber:minang terkini)

WARGA ROHINGYA DIBANTAI MILITER MYANMAR, DEKLARASI HAM PBB SEPERTI TAK BERLAKU

WARGA ROHINGYA DIBANTAI MILITER MYANMAR, DEKLARASI HAM PBB SEPERTI TAK BERLAKU

Ragam Unknown   07:28

OLEH Risko Mardianto

Belakangan, pembantaian, penembakan, pembunuhan, pemerkosaan dan penjarahan terhadap komunitas muslim Rohingya di Rakhine yang diduga dilakukan oleh militer Myanmar menjadi sorotan diberbagai media massa, baik media Internasional maupun media nasional Indonesia. Lebih disesalkan sikap Aung San Suu Kyi yang jadi pihak berkuasa dinegara itu yang menilai memiliki sikap memalukan, melakukan pembiaran terhadap sikap keji militer Myanmar. Ia bungkam atas derita yang dialami komunitas rohingya padahal menurut pemberitaan media massa berbagai bukti menyatakan bahwa militer Myanmar telah melakukan pelanggaran HAM berat dinegara itu.

Suu Kyi meraih Hadiah Nobel Perdamaian saat jadi korban penindasan junta militer ketika dia jadi pemimpin oposisi Myanmar. Suu Kyi diharapkan masyarakat internasional jadi pembela komunitas tertindas, tapi bungkam atas nasib komunitas Rohingya di negaranya.
Kritikan keras terhadap Suu Kyi, salah satunya disuarakan media Bangladesh, Dhaka Tribune , dalam editorialnya, hari Senin (21/11/2016) yang berjudul “ Come together for the Rohingyas ”.

“Penaklukan dan penindasan brutal terhadap komunitas Rohingya terus terjadi meskipun pemerintah Aung Sun Suu Kyi berada di kekuasaan,” bunyi editorial itu. “Ini adalah realitas mengerikan dari komunitas minoritas ini yang mendiami negara bagian Rakhine, Myanmar,” lanjut editorial tersebut.

Bangladesh telah mengecam keras pemerintah Suu Kyi, karena komunitas Rohingya jadi korban penganiayaan militer Myanmar ketika hendak melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh.

“Yang lebih bermasalah adalah bagaimana Myanmar terus menyangkal keadaan ini, meskipun bukti menyatakan sebaliknya,” kritik media Bangladesh itu. ”Ini sangat memalukan bahwa bangsa itu terus berperilaku dengan cara ini meskipun kemarahan internasional terhadap taktik yang tidak manusiawi tersebut,” lanjut kritik tersebut mengacu pada pemerintahan Suu Kyi.

Pemerintah Bangladesh berencana menjatuhkan sanksi perdagangan yang ketat pada Myanmar kecuali komunitas Rohingya diperbolehkan kembali ke tanah air mereka dan diberikan hak yang sama sebagai warga negara Myanmar.

“Penganiayaan terus terjadi pada komunitas Rohingya Myanmar, tidak hanya suara buruk dari Myanmar, tapi dari seluruh dunia. Tidak bisa lagi dunia berpangku tangan dan menonton,” imbuh kritik editorial itu.

Konflik antara etnis Rohingya dan mayoritas penduduk Myanmar yang mayoritas beragama Budha seolah tak berkesudahan. Puluhan ribu warga Rohingya terlunta-lunta mengungsi ke negara lain, termasuk Indonesia.

Di Myanmar, etnis Rohingya tak diakui sebagai warga negara. Mereka kesulitan memperoleh akses kesehatan, pendidikan dan perumahan yang layak. Kekerasan juga terus terjadi.
Secara umum orang berpendapat, krisis Rohingya di Myanmar adalah masalah agama. Tetapi menurut Kepala bidang penelitian pada South Asia Democratic Forum, Siegfried O Wolf, krisis ini lebih bersifat politis dan ekonomis.

Dari sisi geografis, penduduk Rohingya adalah sekelompok penganut Muslim yang jumlahnya sekitar satu juta orang dan tinggal di negara bagian Rakhine. Wilayah Rakhine juga ditempati oleh masyarakat yang mayoritas memeluk agama Budha. Rakhine dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi hal itu menjadi timpang ketika pada kenyataannya tingkat kemiskinan di sana ternyata tinggi.

"Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah penyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok," kata Siegfried O Wolf saat diwawancarai oleh media Jerman Deutsche Welle (DW) sebagaimana dikutip dari pemberitaan media massa.

Mayoritas warga Rakhine menilai Rohingya sebagai saingan dalam hal mencari pekerjaan maupun untuk kesempatan untuk berwirausaha. Dari permasalahan politik, warga Rakhine merasa jika kaum Rohingya telah mengkhianati mereka lantaran tidak memberikan suara bagi partai politik mayoritas penduduk setempat.

"Jadi bisa dibilang, rasa tidak suka warga Buddha terhadap Rohingya bukan saja masalah agama, melainkan didorong masalah politis dan ekonomis," kata Wolf.

Hal ini diperburuk oleh sikap pemerintah Myanmar yang bukannya mendorong rekonsiliasi, tetapi malah mendukung kelompok fundamentalis Budha.

Umat Budha di dunia sendiri mengutuk kekerasan yang dilakukan kelompok garis keras di Myanmar. Tahun 2014 lalu, Dalai Lama meminta Umat Budha menghentikan kekerasan di Myanmar dan Sri Lanka.

"Saya menyerukan kepada umat Buddha di Myanmar, Sri Lanka, membayangkan wajah Buddha sebelum mereka berbuat kejahatan. Buddha mengajarkan cinta dan kasih sayang. Jika Buddha ada di sana, dia akan melindungi muslim dari serangan umat Buddha," pesan Dalai Lama.

Di dalam negeri Myanmar, nyaris tak ada yang membela Muslim Rohingya. Dunia mengutuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang diam seribu bahasa soal penindasan di Rohingya.

Dari salah satu sumber lain juga disebutkan, Warga Rohingnya adalah komunitas yang mayoritasnya Muslim, dan tinggal di negara bagian Rakhine yang berjumlah sekitar sejuta jiwa dan bukan merupakan kelompok masyarakat terbesar di Rakhine. Sebagian besar warga Rakhine beragama Buddha. Komunitas warga Rakhine merasa didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat, yang didominasi etnis Burma. Dalam konteks spesial ini, Rohingya dianggap warga Rakhine sebagai saingan tambahan dan ancaman bagi identitas mereka sendiri. Inilah peyebab utama ketegangan di negara bagian itu, dan telah mengakibatkan sejumlah konflik senjata antar kedua kelompok.

Selain itu, kelompok Rakhine merasa dikhianati secara politis, karena warga Rohingnya tidak memberikan suara bagi partai politik mereka. Ini menyebabkan tambah runcingya ketegangan. Sementara itu, pemerintah tidak mendorong rekonsiliasi, melainkan mendukung fundamentalis Buddha dengan tujuan menjaga kepentingannya di kawasan yang kaya sumber alam tersebut. Faktor-faktor ini adalah penyebab utama di balik konflik antar kelompok etnis dan antar agama. Ini juga jadi penyebab memburuknya kondisi hidup warga Rohingya, serta pelanggaran hak-hak sosial-politis mereka.

Pendeknya, solusi domestik bagi masalah Rohingnya hanya bisa tercapai jika kelompok elit Myanmar yang memerintah, serta para pengambil keputusan, mengubah pola pikir mereka. Tapi perebutan sumber daya alam, keuntungan dari proyek-proyek pembangunan dan bangkitnya kelompok fundamentalis Buddha kemungkinan akan mencegah itu terjadi.

Mengapa warga Buddha Myanmar menentang Rohingya? Apa ini hanya masalah agama, atau ada masalah lainnya?

Hubungan antar agama di Myanmar adalah masalah yang sangat kompleks. Warga Muslim, terutama Rohingya, dikonfrontasikan dengan rasa takut mendalam terhadap Islam di masyarakat dan negara yang mayoritas warganya beragama Buddha. Warga yang fundamental mengklaim bahwa kebudayaan Buddha serta masyarakat terdesak oleh warga Muslim. Apalagi Myanmar dikelilingi negara-negara yang mayoritas warganya beragama Islam, seperti Bangladesh, Malaysia dan Indonesia. Warga Rohingnya dianggap sebagai ancaman terhadap gaya hidup dan kepercayaan Buddha, dan jadi jalan menuju islamisasi Myanmar.

Apakah proses demokratisasi di Myanmar membantu Rohingya?

Proses ini sampai sekarang belum menghasilkan perbaikan kondisi masyarakat. Politik Myanmar membuktikan bahwa proses demokrasi bisa membuahkan rezim yang mewakili warga mayoritas, dan tidak memperhatikan warga minoritas sama sekali. Myanmar punya sistem politik yang berdasar pada kekuasaan mayoritas tanpa proteksi secara institusional bagi hak-hak warga minoritas.

Namun demikian, ada harapan besar bahwa ikon demokrasi Aung San Suu Kyi akan mengubah situasi dan berupaya agar kebudayaan politik yang merangkum semua warga bisa tercipta. Tapi pemenang Nobel perdamaian itu sudah mengejutkan banyak pengamat politik karena tidak memberikan komentar apapun menyangkut kesengsaraan warga Rohingnya.

Sikap diamnya penguasa Myanmar terhadap tindakan militernya kepada komunitas rohingya seolah-olah membiarkan pelanggaran HAM berkembang dinegaranya, dan ini akan menjadi catatan dan preseden buruk terhadap proses penegakan Ham didunia. Olehsebab itu, seluruh muslim harus mendorong penegakan HAM untuk Rohingya serta mendorong tegaknya keadilan bagi warga muslim Rohingya. Dunia tidak boleh menutup mata atas pembantaian muslim rohingya itu tadi. Menutup mata berarti melakukan pembiaran dan itu sama saja melegalkan pembunuhan diatas bumi Myanmar dimana boleh jadi hal yang sama juga terjadi dinegara lain, termasuk Indonesia. Semoga!