Pemimpin Berharap Banyak Perubahan Pada Tahun Baru

Pemimpin Berharap Banyak Perubahan Pada Tahun Baru

Catatan Wandy Solok News   23:45

 SOLOK, SN-

            Para tokoh masyarakat dan pemimpin di Kabupaten Solok, berharap agar Tahun baru 2017, membawa harapan baru untuk kemajuan Kabupaten Solok dibanding pada tahun 2016 lalu. Bahkan Bupati Solok sendiri, H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE, MM, sangat ingin Kabupaten Bareh Solok yang dipimpinnya bisa kembali menjadi daerah tujuan study banding bagi Kabupaten/Kota lain di Indonesia, seperti yang terjadi sekitar 10 tahun silam.

            “Jelas kita berharap agar tahun 2017 ini, akan jauh lebih baik dari pada tahun 2016 silam. Kalau bisa, kita menginginkan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten terbaik dari yang baik. Tentu hal itu tidak gampang kita raih. Namun kalau dengan bersama, baik DPRD, tokoh masyarakat dan SKPD serta seluruh eelmen yang ada di Kabupaten Solok dan perantau mau membangun dengan kebersamaan, maka hal itu pasti akan terwujud,” jelas Bupati yang murah senyum ini. Bupati Gusmal juga mengajak seluruh walinagari, KAN, BMN dan masyarakat, untuk mensukseskan program ‘Maghrib Mengaji dan Subuh Berjamaah’ yang sudah di lounching beberapa hari lalu serta mendukung ‘Program Empat Pilar’ yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Solok lima tahun kedepan. “Kalau dengan bersama kita pasti bisa dan kita menginnginkan Kabupaten Solok menjadi daerah tujuan wisata di masa mendatang,” terang H. Gusmal.

            Ketua DPRD Kabupaten Solok, H. Hardinalis Kobal, SE, MM, juga optimis bahwa tahun 2017 jauh akan lebih baik dari Tahun 2016 lalu. “Saya melihat komitmen Kepala Daerah untuk menjadikan Kabupaten Solok menjadi Kabupaten yang lebih maju dari tahun-tahun sebelumnya tampak serius. Untuk itu kita di DPRD pasti akan mendukung, termasuk menuntaskan pembangunan Taman Hutan Kota Terpadu yang sempat terlantar hampir 10 tahun. Selain itu, Program Empat Pilar jelas akan pro kepada masyarakat,” jelas H. Hardinalis. Sementara Ketua LKAAM Kabupaten Solok, H, Syafri Dt Siri Marajo, SH, juga optimis bahwa di Tahun 2017 ini, Kabupaten Solok akan mengalami banyak kemajuan, terutama masalah pembangunan fisik dan non fisik, seperti pembangunan mental yang diusung Bupati Solok. “Kita jangan hanya bicara diatas kertas saja, tapi kita kalau mau berubah, cepatlah bangki. Sebab tidak ada yang akan merubah Kabupaten Solok, kecuali kita masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Solok mau merubahnya bersama-sama. Masak kita kalah oleh Kabupaten lain seperti di Riau yang baru banyak Kabupatennya baru dimekarkan tapi maju pesat. Tinggal tergantung niat dan kemauan kita bersama, terutama bagaimana menarik investor dan memanfaatkan peran para perantau  yang sukses di luar daerah,” jelas H. Syafri Dt Siri Marajo, yang juga mantan Ketua DPRD Kabupaten Solok.

            Sementara Ketua Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok, Syamsul Azwar, juga optimis bahwa duet kepemimpinan Gusmal-Yulfadri Nurdin, akan mampu mempoles Kabupaten Solok dan jauh lebih baik dari tahun 2016 silam. “Sebagai ujung tombak pemerintahan, para walinagari yang ada di Kabupaten Solok pasti akan mendukung program Bupati dan Wakil Bupati yang dikenal dengan empat pilarnya. Apalagi saat ini beliau akan fokus membnagun mental dan fisik di Kabupaten Solok,” terang Syamsul Azwar. Sedangkan Ketua Bappeda Kabupaten Solok, H. Dusral juga menilai apa yang sudah di konsep oleh pemerintah dan masyarakat, tentu harus didukung oleh semua elemen, baik itu DPRD, LSM, Wartawan, Pemerintahan nagari dan juga niniek mamak. “Kalau dengan berama, kita pasti bisa dan Tahun 2017 kita optimis akan lebih baik dari tahun lalu,” jelas Dusral.

            Harapan yang sama juga disampaikan oleh Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, SH. Bahwa komitmen untuk merubah Kabupaten Solok, jelas merupakan sudah kewajiban pemerintah dan masyarakatnya. “Jadi kalau kita mau berubah kearah yang baik, maka mari bersama ayunkan tangan dan langkahkan kaki untuk perubahan. Saya berharap agar tahun baru 2017 akan membawa perubahan bagi Kabupaten Solok,” pungkas Yulfadri Nurdin (wandy)

Dari Tiga Pilar Menuju ke Empat Pilar

Dari Tiga Pilar Menuju ke Empat Pilar

Catatan Wandy Unknown   06:39

Oleh: WANDY

Dari Tiga Pilar Menuju ke Empat Pilar

            VISI dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Solok untuk membangun Kabupaten Solok dengan Program Empat Pilarnya, akan bisa berjalan kalau didukung oleh SKPD, DPRD serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Solok.

            Diakui atau tidak, ternyata masih banyak nagari di bumi penghasil ‘Bareh Tanamo’ ini yang masih tertinggal atau terisolir, meski mantan Bupati Syamsu Rahim sudah terlanjur basah mendeglerasikan Kabupaten yang juga dijuluki sebagai Kabupaten penghasil buah markisa ini terbebas pada dari keterisolasian pada penghujung jabatannya. Masyarakat daerah terisolir yang ada di Kabupaten Solok, seperti  di seluruh nagari yang ada di Kecamatan Tigo Lurah dan Hiliran Gumanti, berharap penuh kepada duet Bupati Gusmal dan Yulfadri Nurdin, dengan visi dan misinya, yakni Program Empat Pilar bisa membawa daerah mereka bisa menikmati ‘kemerdekaan’ yang sebenarnya. Artinya, mereka bisa menikmati indahnya berkomunikasi dengan technology HP, Listrik, menikmati siaran televisi atau sarana kesehatan dan pendidikan yang layak. Bagi pemerintah daerah terpilih, jangan ada lagi pameo yang berbunyi bahwa nagari tertinggal hanya akan menjadi basis untuk  meraup atau mendulang suara sebanyak-banyaknya, namun setelah terpilih lalu ‘icak-icak indak tau’, seperti yang banyak dikeluhkan selama ini oleh masyarakat setempat, baik untuk anggota dewan atau Bupati dan Wakil Bupati terpilih, hampir kepada seluruh pejabat yang sempat mengunjungi nagari mereka.

            Kita berharap, Bupati Gusmal yang waktu berkuasa pada priode 2005-2010 lalu, sempat mengusung Program Tiga Pilar bersama Wabub Desra Ediwan. Namun setelah dipercaya kembali oleh masyarakat pada Pilkada langsung di penghujung tahun 2015 silam, Bupati Gusmal bersama Wakil Bupati Solok terpilih, yulfadri Nurdin, menyempurnakan Program Tiga Pilar itu menjadi Program Empat Pilar, untuk menyulap pembangunan di Kabupaten Solok. Program Empat Pilar ini, diharapkan akan mampu membuka Kabupaten Solok dari seluruh penjuru mata angin, agar bisa membawa nagari tertinggal sejajar dengan nagari lain, terutama masalah infrastruktur jalan dan jembatan. Selain itu, pemerintah juga harus serius menempatkan tenaga pendidik secara merata di daerah tersebut, agar masyarakatnya bisa menikamti pendidikan yang berkarakter,  termasuk tenaga kesehatan, kalau ingin Kabupaten ini benar-benar maju, bukan hanya di media, tetapi di dunia nyata, seperti harapan masyarakat di daerah teringgal tersebut. Dulu, Kabupaten Solok ini sempat jaya dan menjadi daerah tujuan study banding bagi Kabupaten lain di Indonesia, meski sekarang yang terjadi sebaliknya. Selain itu, visi Bupati yang akan memajukan dunia pariwisata sebagai sektor andalan, tentu akan tercapai kalau Bupati menempatkan orang-orang yang faham dan punya ide serta bisa menjemput bola ke pusat agar bisa membangun Pariwisata Kabupaten Solok, yang keindahannya bak syorga yang turun dari langit, bahkan jauh lebih indah dari Bali. Selain punya modal besar, pembangunan pariwisata juga harus didukung oleh SDM yang handal. Untuk Pariwisata ini, sebenarnya dinas terkait tidak perlu study banding ke daerah lain di luar pulau Sumatera. Cukup berkaca saja ke kota tetangga Sawahlunto, yang pemerintahnya bisa menjadikan kota mati menjadi kota hidup. Lalu pertanyaannya, kenapa kita selama ini menjadikan Kabupaten yang hidup ini menjadi Kabupaten mati. Siapa yang harus di salahkan, DPRD atau Pemerintah masa yang sudah lalu?

            Bupati H. Gusmal pernah berkata, inti dari membawa daerah terisolir keluar dari keterbelakangannya adalah infrstruktur jalan. “Kalau jalan yang layak sudah ada kenagari tersebut, maka dengan sendirinya masyarakat akan mudah berhubungan ke kota, baik untuk menjual hasil pertanian atau untuk pergi berobat. Itulah yang akan menjadi tugas kita depannya, dan itu harus didukung oleh DPRD,” ucap H. Gusmal. Kalau pemerintah punya konsep yang jelas untuk membangun, maka dijamin seluruh daerah akan terbebas dari ketertinggalan. Empat Pilar Pembangunan yang dicanangkan Gusmal-Yulfadri, diantaranya adalah  Pilar Pendidikan, Pilar Kesehatan, Pilar Ekonomi Kerakyatan dan Pilar Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Baik, tentunya berdasarkan Adab Basandi Syara’ dan Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Untuk mencapai Program Empat Pilar ini agar tidak muluk-muluk, Bupati harus memilih atau menempatkan SKPD  sesuai keahliannya. Selain itu para Kepala SKPD ini harus mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Bupati, kalau tidak hasilnya juga akan nihil, sebab mereka bekerja bukan untuk masyarakat, tetapi Asal Bapak senang alias ABS saja.

            Dari Empat pilar tersebut, Bupati tampaknya akan lebih fokus ke masalah pendidikan, sebab dengan belajar manusia akan pintar dan kalau manusia kurang pendidikan, mereka akan terus merasa hebat. Orang yang terus belajar, mereka akan merasa semakin sedikitlah yang baru dia ketahui. Dengan pendidikan, kualitas manusia yang dihasilkan pasti akan jauh lebih baik, termasuk SDM, etika, pola pikir atau cara bertindak, jelas akan terlihat yang kedepannya mereka bisa diharapkan membangun Kabupaten Solok dari seluruh penjuru mata angin tadi. Artinya, bagaimana membangun Solok dengan berkoordinasi dengan daerah tetangga, seperti Solok selatan, Pesisir Selatan, kota Padang, Tanah Datar, Sawahlunto, Sijunjung dan juga Dhamsraya, sehingga Kabupaten Solok nantinya lahir istilah, tidak satu jalan menuju Solok, bisa dari seluruh penjuru mata angin, tengara, barat, utara, selatan atau timur. Semoga! (Penulis adalah Wartawan Harian KORAN PADANG Tinggal di Solok)

Permainan Tradisionil Anak Minang Yang Mulai Punah

Permainan Tradisionil Anak Minang Yang Mulai Punah

Catatan Wandy Unknown   20:23

Permainan Tradisionil Anak Minang Yang Mulai Hilang

            SETIAP suku yang ada di Wilayah Republik Indonesia, bahkan dunia, memiliki ciri khas permainan yang berbeda. Di Ranah Minang atau Sumatera Barat, dari zaman dulu dikenal dengan beraneka ragam permainan anak, yang saat ini keberadaannya sudah mulai jarang terlihat.

            Anak-anak yang lahir di Sumatera Barat, saat ini lebih suka permainan ala modren yang dikeluarkan oleh pabrik, ketimbang menciptakan permainan itu tersebut, sehingga terkesan menciptakan anak kurang kretaif. Bermacam permainan tradisional anak yang ada dan melagenda di Ranah Minang sejak dulu, sejak tahun 90-an mulai tampak menghilang. Sebut saja permainan kaki panjang yang terbuat dari kayu, sepak tekong, sepak rago, Badia Batuang, dakak-dakak, terompa panjang atau tangkelek, galuak, main kelereng, cak bur, gasiang dan lainnya kini jarang lagi ditemukan. Keberadaanya pun terancam punah.

            Menurut anggota Komisi I DPRD Sumbar, Ahmad Rius, SH, menghilangnya permainan tradisionil di Sumatera Barat, selain disebabkan oleh pengaruh teknology yang masuk sampai kepelosok nagari, juga disebabkan tidak ada lagi generasi penerus yang tertarik kepada permainan yang dinilai sudah kuno dan tidak sesuai lagi sama perkembangan zaman. “Anak-anak lebih cendrung kepermainan moderen, seperi main mobil-mobilan keluaran pabrik, main robot, pistol-pistolan atau bermain komputer. Sehingga mereka menilai permainan yang diciptakan sendiri dianggap sudah kuno, padahal itu menciptakan ide kreatif buat sianak,” jelas Ahmad Rius, politisi dari Partai Amanat Nasional tersebut. Punahnya permainan tradisional Minangkabau, seiring bergesernya budaya dan gaya hidup masyarakat Minang itu sendiri, mungkin akan berdampak kurang baik buat budaya Minang.

            Zaman dahulu sebelum tahun 90-an, anak-anak di Ranah minang bermain dengan menggunakan alat yang seadanya. Tetapi sesuai perkembangan waktu, anak-anak Minang kini bermain dengan permainan-permainan berbasis teknologi yang berasal dari luar negeri dan buatan mesin. Sementara permainan tradisionil tidak lagi mereka kenal. Bila kita bicarakan kepada anak sekarang apa itu Sepak Tekong, mereka akan terheran dan menganggap itu kuno. Lalu siapa yang bersalah? Meski saat ini permainan asli Minang sudah jarang kita temui, namun kita masih ingat dibeberapa nagari di Sumatera Barat yang belum tersentuh arus modrenisasi, masih ada permainan tersebut kita temui. Permainan Lore, misalnya, dibeberapa sekolah SD di daerah pedalaman, masih ada anak-anak yang memainkannya. Permainan yang bisa menggunakan batu atau pecahan kaca dengan cara melempar arah kebelakang, maka kalau batu atau pecahan kaca yang kita lempar berada di dalam kotak yang terdiri dari 8 kotak, maka jelas kotak itu menjadi milik kita. Orang lain kalau ingin masuk ke kotak berikutnya, harus melompati kotak kita dan tidak boleh menginjaknya. Pelajaran yang bisa kita petik dari main lore ini, jelas kita menghargai hak orang lain dan tidak boleh kita sembrono. Begitu juga dengan permainan badia batuang, disini ada nilai kkebersamaannya. Sementara permainan sipak tekong, mengajarin kita belajar mandiri. Perminan Sipak berarti sepak dan tekong berarti wadah kaleng atau tempurung pengganti tekong. Permainan sipak tekong adalah asli tradisional Minang. Permainan ini juga sudah sangat langkas kita lihat, dimana permainan ini terdiri dari beberapa orang dan yang menjaga tekong adalah yang terkena hukuman dan harus patuh sampai dia bisa menangkap permainan lain dari persembunyiannya dan langsung berlari ke tekong yang diletakan pada pusat garis lingkaran sebelum ditendang oleh yang lain. Ketika sudah banyak yang tertangkap, mereka dapat bersembunyi kembali saat ada teman menyelamatkan mereka dengan menyepak tekong keluar dari lingkaran setelah berhasil mengibuli si penjaga. Dari permainan ini, juga terdapat unsur sportifitas yang tinggi dan bisa membentuk watak sianak berjiwa sportif. Permainan lain yang sudah langka kita lihat adalah permainan patok-lele. Permainan tradisional yang satu bukan hanya ada di Ranahminnag, tapi hampir ada disebahgian wilayah Rwpublik Indonesia. Permainan ini membutuhkan satu kayu kecil sepajang 40 Centimeter, satu kayu sepanjang telunjuk dan sebuah lubang yang dibuat di atas tanah. Cara bermainnya adalah dengan mencongkel dan memukul bilah kayu kecil dengan kayu panjang dengan berbagai macam gaya. Jarak pukulan dihitung dengan bilah kayu yang dipakai, mau besar atau kecil tergantung kesepakatan sipemain. Permainan dilakukan bergantian dengan akumulasi skor masing-masing pemain atau tim. Pemain yang menang akan mendapatkan hadiah berupa dikongkak atau digendong oleh pihak yang kalah.

            Namun segala jenis permainan tradisionil ini, tampaknya akan tinggal kenangan, kalau di sekolah, di nagari atau para orang tua tidak lagi bisa mengajarkan atau mencertakan kepada generasi berikutnya. Kalau tidak, kita yakin permainan asli minang ini akan tinggal kenangan (penulis adalah wartawan KORAN PADANG tinggal di Solok)

Wacana Full Day School Membuat Kegaduhan Dikalangan Pendidik

Wacana Full Day School Membuat Kegaduhan Dikalangan Pendidik

Politik Unknown   11:00

Oleh: WANDY

Wacana Full Day School Membuat Kegaduhan Dikalangan Pendidik

            WACANA Perpanjangan Jam Sekolah atau “Full Day School” oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, mendapat berbagai reaksi dari kalangan masyarakat.

            Penolakan rencana Full Day School bagi siswa SD dan SMP sederajat di seluruh Tanah Air, bukan hanya datang dari pulau Jawa dan Sulawesi. Tetapi penolakan jam sekolah sama dengan jam kerja, juga datang dari Kabupaten Solok. “Kalau anak-anak berada seharian penuh di sekolah, kapan lagi waktunya untuk bermain, mengaji atau bersosialisasi dengan lingkungan. Kalau itu terjadi, maka saya yakin dalam satu tahun banyak anak-anak yang akan setres berat,” terang Ketua LSM Perak, Yemrizon Dt Penghulu Nan Sati. Ditambahkan Yemrizon, meski sebenarnya niat dari Bapak Menteri itu sangat baik, tetapi hal itu dirasa belum cocok diterapkan di Indonesia, karena hanya akan berdampak pada penindasan kemerdekaan sianak. Selain butuh pengkajian yang dalam, Full Day School juga harus mempertimbangkan kearifan lokal dan bukan hanya berdasarkan analisa yang lahir dari luar negeri yang belum tentu cocok di Indonesia.

            Sementara menurut salah seorang orang tua murid, Darlamsyah, jika Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan tetap memaksakan Full Day School di sekolah-sekolah, maka pembuat kebijakan jelas telah keliru dan berbahaya. “Anak-anak itu cepat jenuhnya, maka kalau ini tetap dipaksakan, saya yakin mental sianak akan cepat down dan ini hanya baru cocok bagi siswa yang berada di kota besar, sebab orang tua mereka sibuk setiap hari,” tambah Darlamsyah.

           Selain itu, beberapa jam setelah wacana Menteri Muhadjir Effendy, mengeluarkan statmennya, maka mulailah usaha penolakan bermunculan datang dari masyarakat di seluruh tanah air. Sebenarnya Menteri Muhadjir mengapungkan gagasan sekolah sehari penuh dengan alasan memperpendek waktu siswa berada di luar sekolah. Karena itu, siswa mendapat tambahan jam untuk belajar pendidikan karakter budi pekerti dari para guru. Muhadjir memperoleh ide itu dari negara Skandinapia yakni Finlandia, yang dinilai memiliki SDM terbaik. Di sana, siswa diberikan pendidikan karakter. Selain itu, dengan adanya Full Day School, maka akan bisa membantu guru mendapatkan tambahan jam mengajar menjadi 24 jam per minggu hingga memenuhi syarat mendapatkan sertifikasi guru. Selain itu, dengan adanya Full Day School, maka para siswa dinilai akan lebih aman jika berada di sekolah sampai orang tua menjemputnya. Namun bagi masyarakat yang tinggal di kampung atau pedalaman yang biasanya dunia anak adalah dunia bermain, maka hal ini jelas akan merampas hak dan kemerdekaan sianak. Dijelaskan Muhaijir, gagasan penerapan konsep sekolah sehari penuh didasarkan pada program Nawa Cita Presiden Joko Widodo. Pada program itu, pendidikan dasar diharuskan terdiri atas komposisi 70 persen karakter dan 30 persen pengetahuan. Sedangkan pendidikan menengah pertama 60 persen karakter dan 40 persen pengetahuan. “Seharusnya Bapak Menteri Pendidikan mengkaji lagi wacana tersebut atau memtakan sekolah mana saja yang bisa diterapkan sama dengan orang kerja, baru mengimplementasikan perpanjangan jam sekolah. Bisa saja nanti anak orang diurus, sementara anak guru sendiri di rumah dilupakan,” ungkap tokoh pemerhati politik Kabupaten Solok, Nova Indra.

           Beberapa guru dan Kepala sekolah yang diminta pendapatnya di Kabupaten Solok, malah rata-rata menolak rencana Full Day School tersebut. “Guru itu kan mengajar mengeluarkan suara, kalau lebih dari 6 jam sehari, maka jelas akan menguras fisik dan tenaga sang guru, apalagi kebanyakan dari guru adalah wanita. Selain itu, anak-anak cepat merasa jenuhnya,” terang salah seorang guru di Kabupaten Solok. Dirinya berharap agar penggantian Menteri jangan ganti pula kurikulum. Sebenarnya kurikulum tidak usah gonta ganti, hanya saja kalau ada yang kurang, mari kita sempurnakan agar tidak selalu menimbulkan kegelisahan. Semoga rencana Full Day School di sekolah-sekolah di tanah air, bisa dikaji ulang oleh pengambil kebijakan dan juga memperhatikan kearifan lokal***

Duo Polisi Yang Menjadi Ajudan Setia Bupati dan Wakil Bupati Solok

Duo Polisi Yang Menjadi Ajudan Setia Bupati dan Wakil Bupati Solok

Ragam Unknown   10:37

Hendri alias Ambon dan Eky Ardinal alias Ajo, keduanya merupakan anggota intel Polres Arosuka yang direkrut menjadi ajudan Bupati dan Wakil Bupati Solok

Pengabdian Duo Sahabat Untuk Kabupaten Solok

SOLOK, KRM- Sosok Eky Ardinal dan Hendri, mungkin tidak akan asing lagi bagi para pejabat dan PNS serta masyarakat di Kabupaten Solok. Namun tidak banyak yang mengetahui nama Eki Ardinal atau Hendri. Sebab pejabat lebih kenal dengan sebutan Hendri dengan panggilan Ambon dan Eky Ardinal dengan sebutan Ajo.

Kalau kita menanyakan Hendri atau Eky Ardinal, mungkin masyarakat atau pegawai di Pemkab Solok akan bertanya, siapa ya? Tapi kalau kita menanyakan nama Ajo atau Ambon, orang akan langsung menunjuk yang bersangkutan.

Hendri atau Ambon merupakan Ajutan Bupati Solok yakni H. Gusmal Dt Rajo Lelo, SE, MM dan Eky Ardinal alias Ajo merupakan Ajutan pribadi Wakil Bupati Solok. Hendri diapnggil Ambon karena memang berkulit agak sedikit gelap sementara sebutan Ajo karena Eky Ardinal memang asli dari Pariaman dan merupakan rang sumando urang Solok. 

Baik Ambon maupun Ajo, sudah menganggap Bupati dan Wakil Bupati Solok seperti keluarganya sendiri. Banyak suka dan duka yang dijalani bersama Bupati dan Wakil Bupati Solok. 

Apalagi mereka bedua sudah bersama semenjak masa kampanye Pilkada tahun 2015 silam. Sebelumnya, anggota intel Polres Arosuka ini dipercaya oleh Polres Arosuka untuk mengawal calon Kepala Daerah. Namun setelah Bupati Gusmal dan Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin terpilih menjadi kepala daerah, keduanya tetap dipercaya menajdi ajudan pribadi Bupati dan wakil Bupati Solok.

“Saya mengalami pengalaman suka dan duka bersama Wakil Bupati Solok. Tapi saya merasa senang bersama beliau dan Bapak Wakil Bupati Solok itu sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri,” ungkap Eky Ardinal, ajudan Wakil Bupati Solok, yang baru melepas masa lajangnya bersama gadis Solok, Shena Amanda, sekitar dua Minggu silam. Ajo dikenal sedkit pemalu, sementara Ambon alias Hendri merupakan sosok pendiam dan pekerja keras (wandy) 

Bersihkan PDAM Kabupaten Solok Dari Praktek Mafia Busuk

Bersihkan PDAM Kabupaten Solok Dari Praktek Mafia Busuk

Catatan Wandy Unknown   01:35

OLEH: WANDY

Bersihkan PDAM Kabupaten Solok Dari Praktek Mafia Busuk

            Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok, saat ini  menjadi salah satu Perusahaan Daerah yang banyak mendapat kritikan tajam dari masyarakat bumi penghasil bareh tanamo tersebut.

             Selain pelayanan kurang baik ke masyarakat, PDAM dinilai masih mempunyai banyak masalah, mulai dari air sering mati, kotor, tagihan yang tidak sesuai dengan pemakaian hingga menaikan tarif belum pada waktunya. Selain itu, adanya desas desus bahwa di tubuh PDAM sendiri masih belum kondusif hingga semua merasa menjadi Dirut. Kritikan tajam juga dilontarkan oleh anggota DPRD Kabupaten Solok atas buruknya pelayanan PDAM tersebut. Bahkan anggota DPRD Kabupaten Solok, Dendi Sag, pernah meminta Bupati Solok untuk segera mengganti Dirut PDAM  yang dinilai tidak bisa membenahi ‘problema dan dilema’ yang ada di tubuh PDAM.

“Saya melihat pelayanan PDAM Kabupaten Solok masih jauh dari harapan masyarakat, sebab masih banyak keluhan yang saya terima termasuk masalah karyawan yang bekerja di PDAM tidak kompak. Selain itu, masyarakat masih banyak menggeluhkan masalah pembayaran yang membengkak dan besarnya tarif tagihan asal dibuat-buat saja oleh karyawan PDAM, masak air tidak dipakai dan mati, tetapi bayarnya masih diatas Rp 90 ribu. Itu kan sama saja lebih dari 30 kibik dan tidak profesional,” tutur Patris Chan, kemaren. Patris Chan berharap agar pengganti Dirut PDAM Kabupaten Solok bisa lebih baik dan transfaran. Selain itu, karyawan yang tidak jujur di PDAM dan tidak membantu tugas Dirut, agar segera diganti saja. “PDAM samapi sekarang masih kita subsidi dari pemerintah, tapi kita tidak berharap mereka untung dulu, namun untuk membenahi ditubuh PDAM sendiri saja itu sudah bagus,” tutur Patris Chan, yang menyebutkan tahun ini saja lebih dari Rp 750 juta disubsidi.

           Sebelumnya Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Solok, Dendi, SAg, meminta Bupati Solok, untuk segera memecat atau mengganti Dirut Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok, Eri Kardo, karena dinilai tidak becus dalam bekerja dan dinilai pelayanan PDAM selama dipimpin Eri Kardo, semakin menurun. “Kita dari DPRD sebagai yang mewakili masyarakat banyak, meminta kepada Bapak Penjabat Bupati Solok, untuk segera mengganti Dirut PDAM, karena dinilai lamban dalam mengatasi segala persoalan yang ada di PDAM dan bahkan kepemimpinan Dirut yang sekarang malah banyak menimbulkan masalah dikalangan pelanggan PDAM,” tutur Dendi.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, meminta agar Dirut yang baru nantinya menata kembali karyawan di tubuh PDAM baik yang ada di kantor atau yang di lapangan dan juga kantor cabang. “Kalau air dikelola secara baik, saya yakin akan meraih keuntungan karena modalnya hampir tidak ada. Selain itu untuk menata air PDAM, libatkan masyarakat nagari dan walinagari yang dilalui PDAM. “Saya masih dengar masih banyak rumah yang tidak pakai meteran dan masih banyaknya masyarakat yang belum membayar karena diduga ada permainan dengan karyawan lapangan PDAM,”sambung Yondri Samin.
Yondri Samin juga menambahkan, untuk mengatasi agar pelanggan PDAM tidak sering mengeluh, dibutuhkan seorang pemimpin yang energik, minimal untuk kesehatan PDAM itu sendiri. “Tahun ini DPRD sudah menganggarkan dana Rp 750 juta, harapannya tidak usah PDAM bisa beruntung dulu, minimal dana sebanyak itu untuk kesembuhan PDAM saja. Tapi saat ini sering terdengar keluhan bahwa PDAM suka menaikan tarif yang memberatkan masyarakat,” tutur Yondri Samin.
          Direktur PDAM Kabupaten Solok Eri Kardo menyebutkan, sejak Juli 2015 memang sudah diberlakukan. Kenaikan tarif pembayaran air PDAM berdasarkan Surat Keputusan Bupati Solok Nomor 500-280-2015. Tarif dasar air yang sebelumnya Rp 900 naik menjadi Rp 1.200. Eri tak menampik, jika sampai hari ini pihaknya belum maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini tidak lepas dari sarana dan persediaan air yang terdapat di Kabupaten Solok. “Kalau masyarakat bertanya, kenapa air sering mati, karena sumber air kita terbatas dan perlatan kita seperti pipa sudah banyak yang tua,” tutur Eri Kardo. Sementra untuk pemasangan tarif PDAM bagi warga yang baru memasang, akan dikenakan tarif Rp 1,4 juta. Sementara terkait masih adanya prilaku dari oknum karyawan PDAM yang masih suka berprilaku nakal di lapangan, Dirut PDAM ini berjanji akan menyelidiki sampai ke lapangan dan akan menindak tegas kalau memang ada indikasi berbuat nakal (penulis adalah wartawan KORAN PADANG)***

Dampak Pilkada Langsung Bagi PNS

Dampak Pilkada Langsung Bagi PNS

Catatan Wandy Unknown   02:57

OLEH: WANDY

Dampak Pilkada Langsung Bagi PNS

            MESKIPUN Para Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau ASN sudah jelas-jelas dilarang terjun kepolitik praktis sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010, namun sejauh ini sanksi bagi mereka yang jelas-jelas melanggar hukum belum benar-benar diterapkan oleh Pemerintah Daerah.

            Pada Pemilukada serentak yang digelar 9 Desember 2015 lalu, lebih dari separoh Kepala SKPD atau Dinas yang secara diam-siam dan terang-terangan ikut terlibat dalam hal dukung mendukung jagoan. Harapannya jelas, jika calon yang didukung menang, tentu nantinya akan diimbali dengan jabatan strategis. Namun bila jagoannya kalah, siap-siaplah untuk kena mutasi atau non job. Fakta seperti ini, tidak hanya terjadi di Provinsi Sumatera Barat, tetapi di Kabupaten Solok sendiri ha itu tidak bisa dipungkiri. Akibabnya, hubungan harmonis anatara SKPD dan juga dengan Kepala Daerah terpilih tidak lagi bisa terjalin. Salah satu contoh yang jelas, ketika Kabupaten Solok memperingati Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-103 tanggal 9 April lalu, hanya segelintir SKPD dan pejabat eselon yang kelihatan, karena mereka merasa tidak perlu kerja keras untuk memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Solok, dimana nanti mungkin dalam pikiran mereka terlintas, untuk apa kerja keras dan sibuk, toh belum tentu Bupati dan Wakil Bupati terpilih masih memakai mereka. Meski sebanarnya PNS sebelum diangkat sudah menjalankan sumpah akan mematuhi segala aturan PNS dan patuh kepada atasan.

            Selain itu, adanya ketenmtuan bahwa Kepala Daerah terpilih hanya bisa menyusun Kabinetnya hanya 6 bulan sesudah dilantik, menjadi salah satu penyebab bagi pejabat bisa berleha-leha karena pejabat esselon menilai untuk apa terlalu loyal kepada atasan yang tidak mereka dukung. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pasal 162 ayat (3) mengatakan bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota bisa menganti Kepala SKPD sebelum 6 bulan dengan catatan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tufoksinya atau melanggar hukum sebagaimana diatur pada UU ASN Nomor 5 Tahun 2014.

            Ketentuan kepala daerah hanya bisa mengganti pejabat selama 6 bulan sesudah menjabat dan ditambah beberapa bulan sebelum pilkada digelar, membuat bupati terpilih belum bisa total bekerja karena belum menyusun kabinet atas nama dirinya dan hanya meneruskan kabinet kepala daerah terdahulu. Pasca 6 bulan ini, sungguh menjadi tidak nyaman bagi pejabat yang tidak mendukung, karena ancaman non job dan mutasi selalu menghantui, sehingga kerja tidak lagi merasa nyaman.

            Meski menurut Dosen Hukum Universitas Indonesia yang juga pengacara kondang Hartono,SH,SE,Ak, MH, Kepala Daerah bisa saja mengganti seorang pejabat apabila yang bersangkutan tidak patuh kepada atasan. “Kewenangan kepala daerah untuk mengganti atau menjatuhi hukuman terhadap pejabat tidak harus menunggu enam bulan. Kepala Daerah tetap bisa melakukan mutasi ataupun pemecatan terhadap seorang pejabat apabila yang bersangkutan tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsinya atau melanggar aturan disiplin sebagaimana diatur Undang-undang ASN Nomor 5 tahun 2014,” tutur Hartono.

            Artinya, Bupati atau Walikota sebenarnya bisa saja mengganti Kepala SKPD, bila yang bersangkutan tidak melaksanakan tufaksinya denganbaik***

Catatan Wandy: KONI Kabupaten Solok Masih Diselimuti Awan Hitam

Catatan Wandy: KONI Kabupaten Solok Masih Diselimuti Awan Hitam

Ragam Unknown   07:45

KABUT hitam sepertinya tidak henti-hentinya menyelimuti induk Organisasi Olahraga Kabupaten Solok dalam satu tahun terakhir. Seperti diketahui bersama, sebelum terpilihnya Rudi Horizon menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Solok untuk priode 2016-2021, melalui Musorkab Luar Biasa pada Kamis 30 Juni 2016  lalu, KONI Kabupaten Solok dipimpin oleh H. Atmi Pomi.

Namun Kepengurusan H. Atmi Pomi dilengserkan dengan Mosi tidak percaya dari myoritas kepengurusan KONI Kabupaten Solok, terkait adanya dugaan penyelewengan dana multi event olahraga yang digelar KONI Kabupaten Solok pertengahan tahun 2015 silam.

Prahara dan perpecahan ditubuh pengus KONI Kabupaten Solok, menjadi pembicaraan hangat dikalangan pelaku olahraga dan di pemerintahan Kabupaten Solok. Seiring mencuat dan beredarnya surat pemohonan pemeriksaan khusus terhadap Pengurus KONI tersebut. Dalam Musorkablub KONI Kabupaten Solok tanggal 30 Juni lalu itu, terpilih Rudi Horizon atau yang akrab dipanggil Rudi Cader sebagai Ketua Komite Olah raga Nasional Indonesia Kabupaten Solok. 

Rudi Horizon meraih 24 suara, sementara rivalnya Doni Zulkifli, hanya meraih 7 suara. Rudi Horizon yang juga pelatih Kempo Sumbar itu, terpilih secara demokratis dan ditetapkan pada sidang pleno ke-3 untuk memimpin KONI Kabupaten Solok. Acara  Musorkablub juga dihadiri Pelaksana tugas (Plt) Ketua umum KONI Sumatera Barat, Syaiful dan Sekdakab Solok, M. Saleh. Bahkan menurut Syaiful, hasil dari Musorkablub ini sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ada dan untuk Musorkablub KONI Kabupaten Solok itu sudah memenuhi salah satu unsur yaitu, diusulkan oleh 2/3 atau lebih pengurus cabang Olahraga yang ada.

Sejak terpilihnya Rudi Horizon menjadi Ketua KONI Kabupaten Solok, mulailai timbul pro dan kontra dari para tokoh masyarakat dan dari gedung parlemen Kabupaten Solok sendiri. Alasannya hanya satu, Rudi Horizon bukan Putra Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok asli. Meski hal itu tidak ada larangan, namun posisi Rudi Horizon masih rapuh. Menurut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Solok, Septrismen Sutan Putiah, 7 Fraksi yang ada di DPRD akan menggelar Paripurna Khusus tentang KONI, jika pemerintah masih bersikukuh melantik kepengurusan Rudi Horizon. 

“Disamping bukan PAD, Bapak Rudi sepertinya dikondisikan untuk menjadi Ketua KONI Kabupaten Solok, sebab saya mendapat laporan bahwa satu hari sbelum acara pemilihan Ketua KONI, semua yang punya hak suara dikumpulkan di rumah salah satu pendukung untuk meloloskan Rudi Horizon. Jadi ini saya lihat tidak fair dan pemilihan harus dilakukan ulang,” tutur Septrismen. Hal yang sama juga dismpaikan Patris Chan, SH, anggota DPRD Kabupaten Solok, bahwa terpilihnya Rudi Horizon seperti mencoreng aib Kabupaten Solok yang dinilai tidak memiliki putra daerah yang memeliki SDM untuk memimpin KONI. 

Sementara menurut Ketua LKAAM Kabupaten Solok, H. Syafri Dt Siri Marajo, SH, Rudi Horizon sudah sah menjadi Ketua KONI, justru yang salah adalah yang menyalurkan hak suara. “Sekarang sudah terpilih kok diributkan, kok tidak dari awal?,” terang Syafri Dt Siri Marajo. Sementara menurut Bupati gusmal, musyawarah merupakan wadah untuk mencari titik temu dari segala persoalan yang terjadi saat ini. Semua yang ada adalah kebulatan tekad untuk kemajuan dunia olah raga Kabupaten Solok.

Pemilihan Ketua KONI Kabupaten Solok memang berjalan alot dan dihujani instruksi terhadap dasar pelaksanaan musorkablub hingga tata tertib musyawarah, menjadi gambaran hangatnya dinamika Musorkablub yang dipimpin oleh Madra Indriawan, Ricky Carnova dan Darmansyah dari perwakilan KONI Provinsi Sumatera Barat. Kita semua berharap, agar kabut hitam di KONI Kabupaten Solok cepat berlalu, karena dalam waktu dekat akan menghadapi Porprov di kota Padang. Semoga semua pihak dan pelaku kepentingan bisa berlaku bijak dalam mengambil keputusan. Semoga!(Penulis wartawan yang berdomisili di Solok).

Catatan Wandy: Masih Banyak Nagari di Kabupaten Solok Belum Menikmati Kemerdekaan

Catatan Wandy: Masih Banyak Nagari di Kabupaten Solok Belum Menikmati Kemerdekaan

Ragam Unknown   07:42

MESKIPUN mantan Bupati Solok 2010-2015, Syamsu Rahim dan mantan Wakil Bupati Solok, Desra Ediwan Anantanur sudah memproklamasikan bahwa seluruh nagari yang ada di Kabupaten Solok sudah terlepas dari keterisolasian, namun nyatanya sampai saat ini masih banyak nagari di bumi penghasil bareh tanamo itu yang belum bisa menikmati kehidupan yang layak, belum merdeka secara technology, belum bisa menikmati kendaraan dengan jalan beraspal, belum ada jaringan celluler dan lain sebagainya.

Di Selatan bagian Tengah Kabupaten Solok, sebut saja Nagari Sungai Abu dan Sariak Alahan Tigo di kecamatan Hiliran Gumanti, merupakan contoh nagari yang sampai saat ini belum bisa menikmati indahnya berkomunikasi dengan menggunakan HP. Bahkan dari nagari Talang Babungo, hanya ada satu jalan yang menghubungkan kedua nagari tersebut. Kalau jalan tersebut sempat ambruk, maka dipastikan kedua nagari itu akan makin terisolasi dari dunia luar. Mayoritas penduduk nagari Sariak Alahan Tigo dan Sungai Abu adalah bertani atau berkebun. Sementara lahan persawahan memang tersedia,  namun tidaklah seluas yang ada di kecamatan lain, seperti Gunung Talang, Kubung, Bukit Sundi, X Koto Singkarak atau yang lainnya. Masyarakat di kedua nagari itu, sudah lama mendambakan agar pihak Telkomsel atau Indosat atau pihak XL untuk memasang tower Celluler di sana, namun sampai saat ini belum juga terealisasi.

Selain Sungai Abu dan Sariak Alahan Tigo, dari 74 nagari yang ada di Kabupaten Solok, kecamatan Garabak Data yang terdiri dari 5 nagari, juga tidak kalah hebatnya dengan Sungai Abu masalah ketertinggalan. Nagari Garabak Data misalnya, sampai saat ini masyarakatnya masih mengandalkan kuda beban sebagai alat transfortasi untuk mengangukt barang dan ongkosnya dibayar sesuai berat barang yang dibawa dan untuk satu kilometernya bisa dikenakan tarif Rp 3000/berat barang yang diangkut. Kalau berjalan kaki, maka dari nagari terdekat, Batu Bajanjang Baliak yang merupakan letak ibu kecamatan Tigo Lurah, bisa ditempuh sekitar 12 jam perjalanan. Begitu juga dengan nagari Sumiso, Rangkiang Luluih, Kipek, Simanau, Aia Luwo dan SiAro-Aro. Kesemua nagari tersebut selain jauh dari pusat kota, masyarakatnya tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, karena tidak ada tower seluler tadi. Selain itu, jarak yang jauh dari ibukota Arosuka dan kondisi jalan yang rusak berat, membuat masyarakatnya lebih memilih berdiam di kampuang halamannya.

Dari nagari-nagari yang belum bisa disejajarkan dengan nagari tetangganya, bukan tidak ada masyarakatnya yang sukses dan berhasil di luar nagari mereka. Tapi karena kondisi di kampung halaman yang serba terbatas, membuat mereka lebih memilih menetap dan berkarir di tanah rantau.

Sekarang, apakah kita semua, pemerintah dan DPRD Kabupaten Solok dan Sumatera Barat, akan terus tutup mata dan hanya mengatakan sekedar ikut prihatin dengan kondisi ini? Sudah saatnya kita bertindak dan berbuat. Mumpung Kepala SKPD belum ditunjuk, sebaiknya Kepala Daerah benar-benar menempatkan orang yang bisa berpikir untuk kemajuan Kabupaten Solok, termasuk memikirkan nasib nagari yang bisa dikatakan belum bisa menikmati kemerdekaan seutuhnya, seperti saudara-saudaranya di nagari tetangga. Mari kita bangun Kabupaten Solok dari seluruh penjuru mata angin, terutama bagaimana kita bisa membawa saudara-saudara kita yang tinggal di nagari terisolasi, bisa menikmati kemerdekaan seperti saudaranya yang sudah dulu maju dan berada di dekat ibukota Kabupaten dan dilalui jalur lintas. Semoga! (Penulis wartawan berdomisili di kabupaten solok)

Catatan Wandy: Isu Mutasi Membuat Pejabat Kabupaten Solok Jadi Gelisah

Catatan Wandy: Isu Mutasi Membuat Pejabat Kabupaten Solok Jadi Gelisah

Politik Unknown   07:39

ISU bakal bergulis mutasi kian kencang berembus di Pemkab Solok. Informasi tersebut jelas-jelas telah menimbulkan kegelisahan yang mendalam bagi sebahagian kalangan PNS yang sehari-hari bertugas di bumi penghasil bareh tanamo itu. Apalagi bagi mereka yang merasa tidak ikut mendukung semasa Pilkada dulu dan diam-diam menjadi pendukung pasangan lain, maka jelas raup kegelisahan makin terpancar dari wajah yang bersangkutan.

Takut akan dicopot dari jabatan atau takut akan akan dimuatasi, tentulah hal-hal yang wajar dan resiko yang harus dihadapi akibat ulah prilaku sendiri. Seharusnya bagi PNS atau ASN yang memiliki skill serta kemampuan dan tanggungjawan kerja yang tinggi dan berjiwa profesional, pejabat yang bersangkutan tidaklah harus takut menghadapi resiko muatsi tersebut. Bekerja sajalah dengan memperlihatkan kemampuan yang ada dan tidak terlalu banyak over acting, maka mungkin akan ada pertimbangan lain dari kepala daerah. 

Tapi kebanyakan saat ini mereka terlihat seperti dihantui oleh perbuatan karena ikut terlibat dalam politik saat Pilkada. Meski kita semua tau, bahwa PNS itu jelas-jelas dilarang untuk mendukung atau berpihak kepada salah satu kandidat atau pasangan. Namun politisasi PNS ini, masih sering terjadi mengingat jumlahnya tak sedikit dan relatif mudah diarahkan karena organisasinya rapi.

Kita masih tetap optimis, seorang Kepala Daerah tidaklah akan gegabah dalam menunjuk orang-orang yang akan membantunya untuk ditempatkan di SKPD. Jika perlu, para pejabat yang ada sebaiknya diberi kesempatan menunjukkan kinerjanya. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan memang tidak mampu, maka kepala daerah sah-sah saja melakukan penggantian pejabat. Mutasi hendaknya janganlah  menjadi sesuatu yang  harus dianggap seram bagi PNS, namun haruslah dianggap sesuatu yang biasa. Di negara maju seperti Amerika, jika seseorang jagoannya kalah dalam sebuah pertarungan semacam Pilkada, maka mereka akan memperlihatkan sifat yang sportif dan tidak ikut dalam hal jilat menjilat kepada pejabat terpilih. Dan hal semacam itu tentunya belum bisa diterapkan di Indonesia, apalagi di Ranah Minang yang penuh dengan istilah ‘raso jo pareso’.

Kembali kepada para pejabat pendukung yang kalah atau mereka yang haus jabatan atau yang haus kekuasaan, maka akan melakukan gerilya demi sebuah jabatan. Bahkan untuk mendapatkan jabatan favorit atau SKPD basah, biasanya mereka akan melakukan pembusukan agar pejabat tertentu dicopot dengan berbagai modus antara lain yang bersangkutan merupakan pendukung calon lain saat Pilkada. Menjadi pejabat memang menggiurkan sehingga membuat banyak orang menghalalkan segala cara meraihnya.

Akhirnya, penulis optimis bahwa Bupati Solok dan Wakil Bupati Solok yang kabarnya akan mengumumkan mutasi pada tanggal 22 Agustus 2016, pastilah akan bijak dalam menentukan pilihan pembantunya di kabinet. Siapapun nanti yang dipercaya uuntuk menduduki jabatan eselon, pastilah mereka mendapat manah yang harus dijaga, bukan untuk gengsi-gengsian. Selamat menunggu! (Penulis wartawan berdomisili di kabupaten solok)

Catatan Wandy: Mempertanyakan Nurani Anggota DPRD Kabupaten Solok

Catatan Wandy: Mempertanyakan Nurani Anggota DPRD Kabupaten Solok

Politik Unknown   07:36

MUSIBAH tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Solok pada Kamis dini hari lalu, membuat duka yang mendalam bagi seluruh masyarakat Kabupaten dengan penduduk sekitar 400 ratus ribu jiwa itu. Pada waktu yang bersamaan, hampir seluruh nagari di Kabupaten dengan julukan penghasil bareh tanamo itu juga dilanda musibah angin kencang yang diawali dengan gempa berkekuatan sedang yang pusatnya terjadi di Provinsi Bengkulu.

Langit Solok tampak kelam. Angin kencang disertai hujan badai, melanda kampung yang dikenal dengan keindahan alam dan juga Wisata Danaunya ini. Sayangnya, negeri indah dengan berpenduduk yang mayoritas bekerja sebagai petani itu, diporak porandakan oleh musibah angin kencang yang menimpa hampir seluruh kecamatan  dan juga musibah tanah langsor yang terjadi di Jorong Lubuk Selasih, nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang. Dalam sekejap, Kabupaten Solok langsung berduka, karena musibah silih berganti terjadi, mulai dari kecelakaan lalulintas akhir Agustus 2016 yang merengut empat nyawa di nagari Koto Gadang Guguk, warga yang terbakar di atas kendaraan di Salayo, hingga longsor dan musibah angin kencang yang merusak ribuan rumah dan lahan pertanian masyarakat hampir si setiap nagari. 

Pemerintah, TNI, Polri, Wartawan, LSM dan swasta tampak bersatu padu datang membantu mengevakuasi daerah yang dilanda bencana ini. Bahkan Bupati Solok, H. Gusmal Dt Rajo Lelo dan Wakil Bupati Solok, Yulfadri Nurdin, sempat memberi pujian kepada Kapolres Arosuka AKBP Reh Ngenana dan jajaran, Kodim 0309 Solok , Walinagari Batang Barus Syamsul Azwar yang tidak kenal lelah mulai dari kejadian, hingga proses evakuasi korban sampai ke rumah sakit dan ke rumah duka. Sayangnya, kepedulian yang tinggi dari Polres atau lainnya, tidak diimbangi dengan tanggung jawab dari Dinas yang terkait seperti BPBD dan Dinas PU Provinsi dan PU Kabupaten Solok, yang dinilai lamban turun ke lokasi bencana. 

Selain itu, menurut masyarakat dan Walinagari Batang Barus, tidak seorangpun anggota dewan Kabupaten Solok atau DPRD Sumbar yang turun ke lokasi bencana. “Ini sangat memalukan, di saat negeri ini dilanda musibah, seharusnya kita satu hati dan saling berangkulan serta melupakan semua masalah yang terjadi dan turun ke lokasi bersama-sama. Tapi kami sangat kecewa karena tidak satupun anggota dewan kami yang turun melihat lokasi bencana. Kalau ini terjadi pada musim kampanye pileg, mungkin akan lain ceritanya,” tutur Luky, warga nagari Batang Barus, pada saat bercerita disela-sela makan siang usai membersihkan lokasi bencana dari timbunan material longsor.

Kecewa Luky, mungkin juga dialami oleh warga lainnya di Kabupaten Solok. Sebab Wakil mereka yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya terhormat itu, seharusnya mengayomi mereka di saat suka dan duka, malah kabarnya lebih mementingkan perjalanan ke luar daerah. Pertanyaan itu, juga mungkin dilontarkan masyarakat di nagari lain di Kabupaten Solok, di mana nurani anggota dewan diletakan di saat saudara mereka dihantam musibah, wakil mereka mungkin bersenang-senang di luar daerah dengan alasan kunker, banleg, SDM atau lainnya. Olala! (Penulis adalah Wartawan tinggal di Kabupaten Solok)