Walinagari Diminta Teliti Menggunakan Dana Desa

Syamsul Azwar

Walinagari Diminta Teliti Menggunakan Dana Desa

SOLOK, KRM-

            Ketua Forum Walinagari (Forwana) Kabupaten Solok, Syamsul Azwar mengingatkan agar rekan-rekannya sesama walinagari harus teliti dalam pemamfaatan dana  desa atau dana nagari, agar tidak berurusan dengan pihak penegak hukum.

            “Kita hanya bisa menghimbau agar kawan-kawan selalu berkoordinasi dengan pihak inspektorat daerah dalam pemamfaatan dana desa, agar nanti tidak salah langkah,” jelas Syamsul Azwar, Minggu (20/11). Disebutkan Syamsul Azwar, saat ini penggunaan dana desa atau nagari lebih diarahkan kepada pembangunan Infrastruktur nagari seperti jalan, irigasi  dan juga sarana pendidikan dan kesehatan. “Saat ini penggunaan dana desa atau nagari lebih diarahkan kepada pembangunan Infrastruktur nagari seperti jalan, irigasi  dan juga sarana pendidikan dan kesehatan. Jadi kalau ingin digunakan untuk kegiatan lain, alangkah baiknya dimusyawarahkan dengan pihak BNM, masyarakat, ispektorat atau juga kebagian pemerintahan umum,” tambah Syamsul Azwar.

         Kasi Pemerintahan Umum, Kabupaten Solok, Acil Fasra, menyebutkan bahwa  setelah dana desa disalurkan, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desa agar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

            “Maka kalau kita teliti sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan dana desa yakni untuk pembangunan infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, membangun sarana kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD dan jangan keluar dari aturan itu,” jelas Acil Fasra, Selasa. Namun jika nagari sudah bagus sarana infrastrukturnya, maka dana desa bisa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa, seperti pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUM Desa), pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa dan lai sebagainya.

        Walinagari Jawi-Jawi Guguk, kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok, Laswir Malin Putiah, mengaku agak masih belajar banyak dan hati-hati dalam penggunaan dana nagari atau dana desa. “Kita takut salah gunakan, makanya kita sering berkoordinasi dengn inspektorat agar tidak salah gunakan kepada hal yang tidak dibolehkan agar tidak berurusan dengan hukum,” jelas Laswir. Dijelaskan Laswir, meski dalam realisasinya, masyarakat berhak menentukan secara mandiri penggunaan dana desa sesuai dengan musyawarah desa (Musdes) sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, namun pihaknya akan terus menggunakan dana desa sesuai ketentuan yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan Sekretaris Nagari dan BMN serta masyarakat nagari agar tidak salah gunakan (wandy)