Sampai Saat Ini Disiplin Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Solok Masih Rendah

Anggota DPRD Kabupaten Solok yang hadir pada saat Sidang Paripurna Istimewa dalam rangka memperingatai Hari Jadi Kabupaten Solok yang ke-103, berfhoto bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan Bupati Solok, Gusmal Dt Rajo Lelo serta unsur Muspida, usai memperingati hari jadi Kabupaten Solok, Sabtu, 9 April 2016

Disiplin Anggota DPRD dan PNS Kabupaten Solok Masih Rendah

SOLOK, KP

            Selain disiplin PNS Kabupaten Solok yang menjadi sorotan utama media di daerah penghasil bareh tanamo sejak pasca Pilkada lalu, kini sorotan tajam juga dialamatkan kepada para anggota legislatif di bumi penghasil bareh tanamo itu.

            Beberapa kali dalam pantauan media ini, disiplin sebagian anggota DPRD Kabupaten Solok menjadi sorotan tajam para kuli tinta. “Saya juga heran, kalau mau keluara daerah mereka mau berbondong-bondong, tapi kalau mau menghadiri rapat penting dengan mitra kerja, kehadiran anggota Komisi kurang dari separoh. Bahkan untuk menghadiri sidang Paripurna Istimewa dalam rangka Hari Jadi Kabupaten Solok ke-103 saja, hanya separoh anggota DPRD yang hadir,” tutur Riswan Jaya, SH, Ketua Solidaritas Wartawan Independen Solok (SWIS), kepada KORAN PADANG, kemaren. Tidak bisa dipungkiri, disiplin kedua lembaga baik PNS atau DPRD di Kabupaten Solok bahkan di Sumbar, memang sudah menjadi rahasia umum. Hanya saja menurut Riswan Jaya, kalau mau disiplin itu ditegakkan, harus dimulai dari kesadaran pribadi anggota dewan atau PNS itu sendiri. “Kalau keasadaran sudah ditanamkan di dalam diri kita masing-masing, bahwa uang yang kita dapat adalah dari hasil kerja tanpa korupsi waktu, maka rasanya akan lebih tenang menikmatinya bersama keluarga,” sambung Riswan Jaya. Sementara Gubernur Sumbar sendiri dalam sambutannya juga meminta Bupati Gusmal agar memberi sanksi yang tegas kepada para PNS yang tidak disiplin bahkan sampai pemecatan.

            Sebelumnya, Bupati dan Wakil Bupati serta unsur pimpinan DPRD juga sudah sering memberi himbauan agar tingkat kedisiplinan para PNS dan anggota DPRD  bisa lebih ditingkatkan. Namun himbauan tersebut tanpa ada sanksi yang jelas, tentulah belum efektif termasuk dari Badan Kehormatan (BK) itu sendiri (wandy)